Menkopolhukam

Wiranto menuturkan, referendum di Indonesia sudah tidak masuk dalam hukum positif Indonesia. Sebab sudah dicabut menggunakan TAP MPR

Wiranto juga meminta, Polri dan TNI untuk tetap bersiaga mengamankan jalannya sidang perdana. Termasuk dengan pengamanan sampai sidang sengketa di MK selesai.

Aksi turun ke jalan memprotes hasil pilpres yang tadinya berlangsung tertib itu berujung bentrok dengan aparat kepolisian. Delapan orang tewas.

Berdasarkan informasi dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, korban jiwa dari bentrokan aparat dan unjuk rasa mencapai 6 orang.

Komnas HAM meminta Tim Asistensi Hukum Kemenko Polhukam segera dievaluasi. Sebab tupoksi dari tim tersebut hampir mengambil alih penegak hukum, polri dan kejaksaan.

Kendati menuai kritik, rencana pembentukan Tim Asistensi Hukum Kemenko Polhukam jalan terus. Menko Polhukam Wiranto bahkan telah menerbitkan SK yang berisi 24 nama.

Tim Asistensi Hukum ini akan bertugas untuk menilai ucapan-ucapan di publik yang dianggap meresahkan usai Pemilu 2019 ini.

Rencana Menko Polhukam Wiranto untuk membentuk tim hukum nasional yang mengkaji ucapan, tindakan, dan pemikiran para tokoh menuai kritik.

“Pelaksanaannya bagus, dari daerah saya monitor semuanya berjalan lancar bagus, memang surat suara ada yang rusak belum sampe di daerah, ini masalah teknis, tapi secara umum yang masuk ke saya pelaksanaannya bagus,” ucap Wiranto.

“Itu dilakukan supaya hajatan lima tahunan ini bisa berjalan aman dan damai. Jadi harus dilakukan mitigasi terhadap situasi yang mungkin bisa saja terjadi saat pemilu,” kata Moeldoko.

Dampak peredaran narkoba begitu mematikan. Sehari bisa membunuh 30 jiwa rakyat Indonesia. Menkopolhukam Wiranto menegaskan, perang terhadap narkoba.

“Ini pernyataan sangat ngawur. Pernyataan sepeti harusnya mendapat sanksi. Karena tidak boleh seorang pejabat pemerintah apalagi dia menkopolhukam,” ujar Fadli

“Saya tanya, Pak Wiranto berani nggak menerapkan undang-undang itu kepada pelaku yang saya sebutkan tadi?” kata Andre menyinggung soal Said Aqil dan Rommy.

‎”Sudah ada UU ITE kalau untuk di medsos. Ini Menko Polhukam suruh belajar hukum lagi lah,” ujar Dasco kepada JawaPos.com, Kamis (21/3).