Maki

Boyamin menyebut, Kejagung telah selesai melakukan penyelidikan kasus itu. Bahkan, sudah ada beberapa nama yang dikantongi Gedung Bundar sebagai tersangka.

KPK mestinya bisa menahan Mardani H. Maming tanpa perlu menunggu hasil proses praperadilan.

Boyamin mengungkapkan, pihaknya masih menunggu tindak lanjut dari KPK atas laporan dugaan korupsi impor bawang putih tahun 2020-2021.

Maki telah menyampaikan pengaduan masyarakat kepada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta atas dugaan pemerasan dan atau pungutan liar yang diduga dilakukan oleh GD

Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) melaporkan kasus dugaan penyimpangan izin impor sapi terkait penyakit mulut dan kuku (PMK).

Proyek pengadaan gorden ini tidak terlalu penting. Sebab, beberapa anggota DPR yang ia hubungi mengatakan jika kondisi gorden pada rumah dinas masih bagus.

Karena berdasar peristiwa pailit telah terkonfirmasi bahwa muaranya adalah dugaan tindak pidana pencucian uang yang sedikitnya bernilai Rp 1,8 Triliun.

“Sebenarnya Lili ini sudah layak untuk dipecat, tapi kan sampe sekarang belum dipecat,” kata Boyamin Saiman dalam keterangannya, Rabu (20/4).

Menurut Ketut, kedatangan Jaksa Agung ST Burhanuddin ke Kantor PBNU tersebut adalah kunjungan formal yang dihadiri juga oleh beberapa pengurus PBNU.

“Untuk itu demi kebaikan KPK maka sudah semestinya LPS mengundurkan diri. Kami berpandangan LPS telah membebani KPK dan sudah tidak berguna bagi KPK,”

Hingga saat ini Bareskrim Polri belum menemukan sejumlah mafia minyak goreng yang akan diungkap oleh Menteri Perdagangan (Mendag) M Lutfi.

Lebih lanjut, Ketut menyampaikan bahwa tim penyelidik Kejati DKI telah meminta Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok mengamankan temuan.

Boyamin Saiman meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntaskan dugaan korupsi kredit fiktif kapal tongkang di BPD Kaltim-Kaltara senilai Rp 240 miliar.

Uang dollar Singapura itu diserahkan Boyamin ke KPK, agar lembaga antirasuah ikut terlibat dalam penanganan perkara Djoko Tjandra.

Boyamin menegaskan pergantian istilah dari OTT menjadi tangkap tangan sebagaimana diucapkan Firli Bahuri bukan hal yang penting.