Mahkamah konstitusi

dinamika akademik dalam proses penyusunan UU 17/2019 hampir bisa dikatakan tidak terjadi. Menurutnya pembahasan UU SDA itu sunyi dan senyap dari perdebatan

Para pemberi kredit kini tidak bisa lagi sewenang-wenang menyita barang yang dikreditkan dengan alasan menunggak.

KPK meminta KPU mempertegas titik awal dihitungnya masa jeda selama lima tahun, terhitung sejak koruptor yang ingin maju Pilkada menjalani seluruh putusan hakim

KPU menerbitkan PKPU Nomor 18/2019 yang tidak melarang mantan narapidana kasus korupsi untuk menjadi kepala daerah.

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan mengabulkan permohonan terkait uji materi atau gugatan terkait pencalonan mantan narapidana korupsi di Pilkada serentak 2020

Sebanyak delapan orang calon hakim MK mulai melakukan tes seleksi wawancara di Gedung Sekretariat Negara (Sekneg), Jakarta Pusat, Rabu (11/12).

putusan MK tersebut menguatkan Peradi sebagai organ negara yang bersifat “single bar association” bahwa argumentasi yuridis dan konstitusional.

Putusan pertama uji konstitusionalitas UU KPK diterbitkan kemarin (28/11). Hasilnya, MK menyatakan perkara uji formil UU tersebut tidak dapat diterima.

Uang tersebut terkait permohonan keberatan atas hasil Pilkada Kota Palembang. Kemudian, keduanya didakwa menerima uang Rp 10 miliar dan USD 500.000

sangat aneh karena seseorang yang mengaku sebagai panitera mendadak menghubunginya melalui Whatsapp pada Minggu pagi.

Posisi wakil menteri diminta dihapus karena dinilai inkonstitusional, bahkan memboroskan anggaran negara dan tumpang tindih dalam struktur kementerian.

UU KPK cacat secara formil. Karena itu, tidak ada alasan bagi MK tidak mengabulkan permohonan uji formil yang diajukan oleh 3 komisioner KPK.

“Saya juga menganggap memang UU itu juga melemahkan KPK, kalau KPK jadi lembaga pencegahan enggak perlu ada KPK,” kata Refly kepada JawaPos.com, Kamis (21/11).

Perppu akan lebih efektif ketimbang gugatan ke MK baik dari segi waktu maupun kepastian. Sebab, jika berharap pada JR, maka akan sangat tergantung hakim.

Mahfud MD tidak bisa jalan sendiri terkait penerbitan Perppu KPK. Karena kunci penerbitan Perppu ada di tangan Presiden Jokowi.