Mahkamah konstitusi

Diundangkannya revisi Undang-Undang Penyusunan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP) mendapat kecaman dari kelompok buruh.

“Tidak ada redaksi dalam Putusan MK kemarin yang menyatakan Ketua MK Anwar Usman harus mundur sebagai Ketua MK,” kata Fajar.

Masa jabatan Anwar Usman sebagai ketua Mahkamah Konstitusi (MK) dan Aswanto sebagai wakil bisa berakhir lebih cepat.

ketua MPW Pemuda Pancasila (PP) Jatim LaNyalla Mattalitti menyatakan, akan mencalonkan diri sebagai presiden pada 2024

Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman resmi menjadi suami Idayati, adik Presiden Joko Widodo, usai menjalani akad nikah di Gedung Graha Saba Solo, Kamis (26/5)

Ketua MK Anwar Usman dan calon istrinya Idayati melakukan gladi bersih jelang pernikahan di Gedung Graha Saba Buana Surakarta, Kamis (26/5)

Revisi UU P3 dilakukan sebab pada UU 12/2011 yang merupakan pedoman penyusunan peraturan perundang-undangan belum mengatur mengenai metode Omnibus Law.

Saan mengatakan, Komisi II akan menggelar rapat kerja atau raker dengan Kemendagri untuk membahas soal penunjukan penjabat kepala daerah.

Sayembara gedung Mahkamah Konstitusi (MK) untuk ibu kota negara (IKN) menuai kritik. Netralitas MK pun jadi sorotan.

Rencana pernikahan Ketua MK Anwar Usman dengan adik Presiden Jokowi menjadi perhatian publik dua pekan terakhir. Pernikahan yng akan dilaksanakan pada Mei nanti

Partai Bulan Bintang maju sebagai partai yang punya legal standing gugat aturan syarat ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold ke MK

DPRD Kota Banjarmasin mendukung pemkot berjuang mengembalikan status ibu kota provinsi ke Kota Banjarmasin dengan upaya judicial review ke Mahkamah Konstitusi

Dalam waktu dekat Anwar Usman akan memberikan tanggapan kepada publik terkait kedudukan dan jabatannya sebagai Ketua MK tersebut.

Seorang pemuda asal Gabaikunu, Papua, gugat UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan ke MK. Dia gagal menikahi seorang perempuan karena berbeda keyakinan

Partai Gelora Indonesia mengajukan uji materi (judial review) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK).