Mahkamah agung

Kasus yang menjerat Nurhadi merupakan pengembangan dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK yang menjerat mantan panitera PN Jakpus, Edy Nasution.

“Jumlah tertinggi terdiri dari 85 orang hakim ditambah satu orang hakim ad hoc, 20 orang panitera pengganti, dan 19 orang staf,” kata Ketua Mahkamah Agung

Para hakim di daerah hanya mendapat jaminan kesehatan setara BPJS. Sehingga penanganan medis serius harus mendapat rujukan terlebih dahulu dari faskes pertama.

Mahkamah Agung (MA) sepanjang 2019 telah memutus perkara sebanyak 20.021 perkara.

2019 merupakan perjalanan tahun yang berat bagi kinerja pemberantasan korupsi. Karena dalam setahun terakhir MA memberi kortingan kepada terdakwa

Mahkamah Agung (MA) telah menonaktifkan Albertina Ho dan Nawawi Pomolango sebagai hakim. Sebab mereka kini merupakan Dewan Pengawas KPK dan anggota KPK

KPK tengah mengusut kasus dugaan suap dan gratifikasi yang berkaitan dengan pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA). Pengusutan itu ditandai dengan gencarnya

Mahkamah Agung (MA) kembali mendapat sorotan. Sebab, lembaga peradilan tertinggi itu kembali memberikan keringanan hukuman kepada koruptor yang ditangani KPK.

“Kasasi jaksa tolak. Kasasi terdakwa tolak dengan perbaikan,” demikian bunyi putusan kasasi yang dijatuhkan hakim MA, Selasa (17/12).

Kabiro Hukum dan Humas Mahkamah Agung Abdullah angkat tangan terkait kasus tersebut.

Abdullah tak menampik, MA menerima kritik dari masyarakat. Dia pun meminta kepada masyarakat agar tetap terus mengawasi kinerja MA.

“Pidana turun dari penjara selama tiga tahun sembilan bulan menjadi penjara tiga tahun penjara,” kata juru bicara MA, Andi Samsan Nganro dikonfirmasi, Jumat

KPK meminta KPU mempertegas titik awal dihitungnya masa jeda selama lima tahun, terhitung sejak koruptor yang ingin maju Pilkada menjalani seluruh putusan hakim

“Kami sudah minta kepada Polri supaya diusut terus sampai tuntas siapa pelakunya. Jadi, kami ya gemas-gemas lah,” kata juru bicara MA, Andi Samsan Nganro.

Mantan Plt Ketum Partai Golkar Idrus Marham diperkirakan keluar dari penjara lebih cepat. Senin (2/12) Mahkamah Agung mengabulkan kasasi yang diajukan Idrus.