Mabes polri

Jelang batas akhir penetapan Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada 22 Mei 2019 mendatang, Mabes Polri memastikan situasi aman.

Kivlan hanya ingin melakukan unjuk rasa sesuai dengan Undang-undang nomor 9 Tahun 1998 dan pasal 28e UUD 1945 tentang kemerdekaan berpendapat.

Sebelumnya, Kivlan Zen dilaporkan ke ke Bareskrim Polri atas dugaan penyebaran berita bohong dan makar atau penggulingan pemerintahan.

Kadiv Humas Polri Irjen Muhammad Iqbal mengatakan Polri akan mendukung pemindahan ibu kota negara. Karena, menilai kebijakan itu bertujuan demi kebaikan Indonesia.

Mabes Polri saat ini menarik bertahap sekitar 6.200 personel pasukan khususnya itu dari sejumlah Kepolisian Daerah (Polda) untuk perbantuan pengamanan ibu kota

Mereka yang bersih dari catatan pidana, kemungkinan akan menjalani program deradikalisasi dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

Mabes Polri enggan bersuara soal polemik 'nyanyian' mantan Kapolsek Pasirwangi AKP Sulman Aziz soal mutasi jabatan karena mendukung Capres dan Cawapres no 1.

"Boleh, Insya Allah asal situasi aman," ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo di kantornya, Jakarta, Jumat (29/3).

Kepolisian resor dan sektor di sejumlah daerah disebut-sebut melakukan pemetaan dukungan masyarakat terhadap kandidat calon presiden dan wakil presiden.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Mohammad Iqbal menyatakan, Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) sudah turun tangan menyelidiki video tersebut.

Ameng memberikan uang Rp 15 juta secara kontan untuk modal membuat bom. Ameng dan Abu Hamzah juga kerap berkomunikasi melalui telepon untuk pembuatan bom.

Sudah 700 hari kasus penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan bergulir. Namun hingga kini, belum ada titik temu siapa pelaku atau motifnya.

Ledakan bom terjadi di Kota Sibolga, Sumatera Utara. Tepatnya di Jalan Cendrawasih, Gang Sekuntum, Kelurahan Pancuran Bambu, Kecamatan Sibolga Sambas.

Penangkapan terhadap Robertus Robert terkesan mengada-ada. Apalagi, penangkapan itu menggunakan Pasal 28 ayat 2 UU ITE terkait ujaran kebencian.

Iqbal menjelaskan, penangkapan Andi berdasar laporan masyarakat yang masuk ke polisi. Awalnya, pihaknya tidak tahu bahwa sosok yang dilaporkan itu Andi Arief.