Lpsk

Dalam sidang di MK tersebut, Hermansyah juga mengatakan ada dugaan ancaman di kediamannya di kawasan Depok, Jawa Barat.

MK secara tegas menolak memberikan perlindungan kepada saksi. Maka, LPSK meminta aparat kepolisian untuk menjamin keamanan warga negara yang menjadi saksi

“Mereka yang berasal dari sejumlah daerah di tanah air ini meminta jaminan keselamatan sebelum, saat, dan sesudah datang ke MK untuk bersaksi,” kata Andre.

Kasus AU, pelajar SMP di Pontianak yang dianiaya oleh belasan siswi SMA, membuat semua orang terluka. Respons warganet yang dominan marah kepada pelaku dan menginginkan untuk dihukum seperti yang dialami Audrey terlihat di jagat maya.

Lembaga pemantau pemilu kerap mendapatkan intimidasi dari sejumlah oknum pada Pemilu serentak 2019. Salah satunya dirasakan Kawal Pemilu Kita (KPK). Mereka pun

Syarif menuturkan, ketika ada satu orang saksi yang meminta perlindungan, hal tersebut tentu dilakukan bukan tanpa alasan tertentu.

Bagi Nuril, perlindungan itu sangat berharga dan bermanfaat. Sebab, dia sekarang tidak hanya menghadapi rencana PK. Tapi, Nuril juga melaporkan balik Muslim.

Aziz kembali menegaskan bahwa Nuril adalah korban. Sedangkan dalam kasus pelecehan seksual yang dilaporkan Nuril ke Polda NTB, IRT tersebut berstatus saksi.

Dalam paparannya, lima lembaga koalisi yang terdiri dar ICJR, ICW, ELSAM, YPI, LBH Apik Jakarta memberikan sembilan rekomendasi.

“Jadi 70 persen dana kelembagaan baik pimpinan atau kesekretariatan. 30 persen dana untuk perlindungan” ungkap Andi, dalam acara media briefing

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) membuka pengajuan kompensasi bagi korban bom Surabaya. Kompensasinya menyasar semua korban tewas, luka, dan meteril

“Pasca menjadi korban, rehabilitasi medis dan psikologis penting agar trauma korban setidaknya bisa ditangani dengan cepat,” jelas Hasto.

“MoU dilakukan untuk menguatkan fungsi kelembagaan dan kewenangan lembaga,” kata Ketua MK Arief Hidayat di Gedung MK, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (6/3).

Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket DPR mempermasalahkan adanya rumah aman atau safe house yang dimiliki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).