KUHP baru

Pasal-pasal di KUHP baru memang tak luput dari kontroversi. Kementerian Hukum dan HAM juga menyadari hal tersebut.

Edward Omar Sharif Hiariej menyebut tujuan dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) baru bertujuan untuk modernisasi.

Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej menjelaskan bahwa misi dari dibentuknya KUHP yang baru adalah sebagai dekolonisasi.

Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej memastikan bahwa Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak akan mengekang kebebasan warga di Tanah Air.

Sebelumnya, ICW menyoroti empat hal terkait dengan aturan KUHP baru yang dianggap melemahkan pemberantasan korupsi. 

“Perlu kami tegaskan bahwa isu tersebut sama sekali tidak benar,” kata Albert dalam keterangan yang diterima di Jakarta, dikutip dari Antara Jumat (17/2).

Jubir Tim Sosialisasi KUHP Nasional Albert Aries menegaskan bahwa KUHP baru tidak dibuat agar Ferdy Sambo bisa lolos dari hukuman mati.

Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej menegaskan, Pasal 100 yang termuat di dalam KUHP baru tidak ada hubungannya dengan proses hukum Ferdy Sambo.

Albert Aries mengatakan, apabila hukuman mati Sambo telah mendapat kekuatan hukum tetap atau inkracht masih bisa terjadi transisi pemberlakuan KUHP baru.

Plt. Dirjen Perundang-Undangan Kemenkumham, Dhana Putra mengatakan salah satu perbedaan mendasar KUHP baru adalah pengedepanan norma restoratif justice.

Salah satu perbedaan mendasar KUHP baru dengan KUHP kolonial adalah pengedepanan norma restoratif justice.

Prof. Marcus Priyo Gunarto menjelaskan bahwa salah satu keunggulan dari KUHP baru adalah hanya ada dua buku. Buku satu berisi ketentuan umum.

“KUHP baru akan diimplementasikan ketika Jokowi sudah tidak lagi menjabat sebagai Presiden RI,” kata Menko Polhukam Mahfud MD melalui keterangan tertulis

Guru Besar Universitas Negeri Semarang (Unnes) Benny Riyanto meminta pemerintah agar menggencerkan sosialisasi KUHP baru.

Prof. Dr. Benny Riyanto dia menyatakan tidak benar jika sistem hukum di KUHP baru melakukan over-kriminalisasi.