Kpu

Papua Pegunungan merupakan provinsi yang baru diketok palu oleh DPR RI pada 30 Juni 2022 lalu dan dituangkan dalam UU Nomor 16 Tahun 2022.

KPU RI akan kembali membuka akses Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) untuk memperbaiki verifikasi administrasi ulang Partai Prima.

Bawaslu RI menyatakan KPU terbukti melakukan pelanggaran administrasi Pemilu 2024 saat melakukan verifikasi Partai Rakyat Adil dan Makmur (Prima).

Sistem pemilu proporsional tertutup membuat pemilih dihadapkan dengan memilih partai politik peserta pemilu, bukan sosok dari calon legislatif.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy’ari mengungkapkan KPU saat ini berhadapan dengan Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) di tiga jalur hukum berbeda

DKPP menjadwalkan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) terhadap Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari.

Hasyim Asy’ari didalilkan melakukan pelecehan seksual disertai ancaman kepada Pengadu yang menjabat sebagai Ketua Partai Republik Satu.

Banding ditandai dengan diterbitkannya Akta Pernyataan Banding oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 42/SRT.PDT.BDG/2023/PN.JKT.PST tanggal 10 Maret 2023.

Pengajuan banding itu dilakukan oleh KPU RI yang diwakili Kepala Biro Advokasi dan Penyelesaian Sengketa, Andi Krisna dengan menyerahkan memori banding

Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari memastikan akan menempuh banding terhadap putusan PN Jakarta Pusat sebagai ekspresi tidak setuju penundaan penyelenggaraan Pemilu

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengatakan pihaknya berencana memanggil KPU RI yang akan melakukan banding

Komisi II DPR RI memastikan akan mengagendakan rapat dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk membahas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus).

Ini sama saja PN Jakpus mengambil alih kewenangan instrumen perangkat hukum lain seperti PTUN dan bahkan MK, ini offside.

Jokowi menegaskan pemerintah telah berkomitmen agar tahapan Pemilu 2024 terlaksana dengan baik. Sehingga ia pun berharap tahapan Pemilu 2024 tetap berjalan