KPK OTT Bupati Bogor

Terungkapnya kasus suap Bupati Bogor Ade Yasin kepada pegawai BPK menambah panjang penyimpangan dalam penilaian akuntabilitas keuangan.

Kasus tersebut berawal ketika Ade Yasin selaku bupati berkeinginan mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) untuk tahun anggaran 2021 dari BPK Jabar.

Seolah mengikuti jejak sang kakak, Rachmat Yasin, Bupati Bogor Ade Munawaroh Yasin juga berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Ya, saya dipaksa untuk bertanggung jawab terhadap perbuatan anak buah saya, tapi sebagai pemimpin saya harus siap bertanggung jawab,” kata Ade.

“Para tersangka saat ini dilakukan penahanan Rutan selama 20 hari terhitung sejak tanggal 27 April 2022 sampai dengan 16 Mei 2022,” ujar Firli.

Firli mengaku, prihatin kerena masih ada saja kepala daerah yang tersangkut kasus dugaan korupsi.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, diduga Ade Yasin memberikan suap kepada pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Jawa Barat untuk meraih opini WTP.

“Benar, tadi malam sampai dengan tanggal 27 pagi KPK melakukan kegiatan tangkap tangan di wilayah Jawa Barat,” ujar Ali saat dikonfirmasi, Rabu (27/4).