Komnas perempuan

Ada banyak pihak yang terkait dalam misteri kematian dari Brigadir Nopriansyah Yosua Hutabarat alias Bridagir J. Misteri itu juga dari Putri Candrawati.

Kabar soal pelecehan seksual sepertinya mulai terbantahkan setelah Ferdy Sambo dan 3 tersangka lainnya dijerat pasal pembunuhan berencana.

Komnas Perempuan mengagendakan pertemuan dengan P, istri Kadivpropam Irjen Pol Ferdy Sambo. Tujuannya, mendengarkan secara langsung dugaan pelecehan seksual.

Raperda tentang pemberdayaan dan perlindungan janda yang muncul dari DPRD Banyuwangi kini menjadi isu nasional. Raperda yang diusulkan Fraksi PPP itu ditolak.

Pakar psikologi forensik menyatakan Komnas Perempuan perlu cermati kasus pembunuhan berlatar belakang perselingkuhan dengan korban dan pelaku seorang perempuan

Selain masih berhadapan dengan persoalan kultural, kepemimpinan perempuan kini ditantang oleh dampak pandemi Covid-19 yang memperbesar kesenjangan masyarakat.

Usai UU TPKS disahkan, tepuk tangan dan sorak sorai membahana dalam ruang rapat paripurna DPR. Tak terkecuali Mayoritas Anggota DPR yang hadir.

Pasalnya, seiring dengan disahkannya UU TPKS, bisa membuat korban semakin terdorong mengungkap kasus yang dialaminya.

Selama ini ketiadaan hukum memadai di tingkat nasional maupun perguruan tinggi yang dapat menangani kasus korban kekerasan seksual, umumnya mahasiswi.

Komnas Perempuan berharap Mahkamah Agung menolak uji materi terhadap Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021.

Pandemi Covid-19 turut berdampak pada angka kekerasan terhadap perempuan. Komnas Perempuan mencatat, terjadi kenaikan kasus hingga 50 persen pada 2021.

Karena bagaimana pun, relasi kuasanya menjadi sangat tebal, bertumpuk dan berlapis. Karena kuasanya itu pula, proses-proses keadilan itu menjadi lebih terhambat

“Kalau ini kan kekerasan seksual dan poligami dua hal sama-sama kekerasan terhadap perempuan ya, poligami konteksnya kekerasan dalam rumah tangga,” ujar Aminah

Kapolri memastikan komitmennya untuk memberikan pelayanan terbaik dalam penanganan serta penegakan hukum tindak pidana dengan korban perempuan dan anak-anak.

Ketua Komisi III DPR RI Desmond J Mahesa mengusir perwakilan dari Komisi Nasional Anti Kekerasan (Komnas) Perempuan dalam rapat kerja, Kamis (13/1).