Komnas ham

Komnas HAM meminta TNI untuk bersikap terbuka dalam menangani kasus arogansi dua personel TNI Angkatan Udara (AU) yang menginjak kepala warga Papua.

Komnas HAM mengalami kendala dalam menyelesaikan investigasi dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dalam proses dan pelaksanaan TWK pegawai KPK.

Jumlah kasus harian masih tinggi. Jumlah kematian juga kembali memecahkan rekor. Padahal, rencananya, Senin lusa (26/7) akan mulai dilakukan pelonggaran.

Komnas HAM telah meminta keterangan ahli hukum administrasi negara secara daring terkait TWK di KPK yang menuai polemik.

Komnas HAM sendiri telah memeriksa Pimpinan KPK Nurul Ghufron hingga Kepala Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Bima Haria Wibisana.

Surat keputusan bersama (SKB) 3 Kapolri, jaksa agung, dan menteri Kominfo tentang pedoman UU ITE akan dijadikan buku saku.

“Kami mendalami informasi, keterangan terkait pelaksanaan, khususnya dalam konteks peserta yang memenuhi syarat dan mendalami instrument hukum secara internal,”

Menurut Anam keterangan kedua instansi negara itu dibutuhkan untuk melengkapi keterangan terkait penyelenggaraan TWK bagi pegawai KPK.

“Jadi, itu sudah kami sampaikan semua termasuk kronologi dan dinamika dalam proses pelaksanaan TWK,” papar Bima.

“Kita tanya tentang siapa sih sebetulnya yang punya gagasan ini. Pilihan TWK seperti ini dari siapa sebetulnya, tujuannya apa kita kan ingin tahu,” kata Damanik

Komnas HAM RI telah mendapatkan konfirmasi bahwa Kepala BKN RI akan hadir langsung untuk memberikan keterangan kepada Komnas HAM RI pada hari Selasa

Setelah memanggil dan memeriksa Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron dua hari lalu (17/6), kemarin Komnas HAM meminta keterangan.

“Salah satu yang penting kita memastikan bagaimana sebenarnya bagaimana mekanisme kerja dan mekanisme kontrol di internal KPK,” kata Komisioner Komnas HAM

Mantan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Mochammad Jasin mengungkapkan, istilah taliban digaungkan untuk menyerang kinerja KPK.