Komisi xi dpr

kebijakan tersebut menunjukkan tata kelola partai Golkar yang amburadul dan tanpa mekanisme yang jelas. Karena itu butuh untuk bisa terbuka dan diperbaiki.

inti Revolusi Industri 4.0 adalah makin kuatnya peran internet. Peran manusia lebih pada fungsi controling, untuk memastikan mesin berinteraksi sesuai harapan

Informasi yang tidak akurat tentang sawit tidak hanya beredar di dalam negeri. Sebab, di mancanegara pun banyak juga kampanye negatif tentang sawit. 

“Pembatalan itu bukan yang pertama kali terjadi. Justru lebih sering pembatalan agenda rapat di Komisi XI terjadi karena alasan Kemenkeu disebabkan Menkeu,”

“Untuk menjaga kualitas dari pada hasil pemeriksaan BPK, saya akan menerapkan sistem pengendalian yang terukur,” ujar Ruslan Abdul Gani

Tjatur juga mendorong BPK melakukan modernisasi pemeriksaan dengan cara membangun dan mengembangkan sistem inovasi teknologi informasi yang modern

Karena itu Misbakhun mengaku dirinya makin heran dan bertanya-tanya lantaran ide penurunan tarif PPH yang beberapa hari terakhir ini digalakan oleh Sri Mulyani.

Dituturkan Muhadjir, dana alokasi umum (DAU) pendidikan selalu naik tiap tahun. Dari 2009 sebesar Rp 153 triliun menjadi Rp 429,5 triliun pada 2019.

Desa Galih terletak di ujung selatan Pasrepan. Jalan di Desa Galih yang terjal dan dalam kondisi memprihatinkan membuatnya sulit diakses. 

Dari dosen hingga Ketua Pansel Pimpinan KPK, Destry Damayanti punya sederet rekam jejak mentereng sebagai DGS Bank Indonesia.

jika angka pertumbuhan ekonomi tinggi tetapi kesenjangan merajalela berarti tujuan menyejahterakan seluruh warga negara tidak terwujud. 

Penandatanganan MoU JFI dengan KPC dilakukan di Jakarta, Rabu 26 Juni 2019. MoU diteken Misbakhun dan Chairman KPC Kyoo Sung Noh.

“Tugas kita bersama menjaga kredibilitas presiden. Menteri adalah pembantu presiden dan kita politisi pendukung presiden,” tegasnya.

kata Misbakhun, rencana pembentukan badan khusus pajak yang terpisah dari Kemenkeu seolah kandas ketika jabatan Menkeu beralih dari Bambang ke Sri Mulyani.

“Artinya, Bu SMI sebagai menteri adalah pembantu presiden yang seharusnya mengambil posisi mendukung kebijakan Pak Jokowi,” kata Misbakhun.