Komisi xi dpr

Misbakhun mendorong konstituennya di Watestani memahami dan menggunakan QRIS untuk bertransaksi sehari-hari, baik belanja di warung maupun pasar

Presiden Jokowi diharapkan meminta Pansel untuk memperbaiki pelaporan 21 calon anggota tersebut, tanpa pengkotakan atau klasterisasi dan dilengkapi catatan.

Bentuk-bentuk penipuan berkedok investasi ilegal. Modus-modusnya, seperti pohon uang, aplikasi robot, dan judi berkedok investasi.

Misbakhun juga mengaku ingin mengetahui data tentang konglomerasi sektor keuangan. Dia meminta OJK membuka data pemilik bank, status banknya sebagai emiten Tbk

BPPN telah menyita berbagai aset dari obligor dan debitur BLBI. Setelah BPPN dibubarkan, berbagai sitaannya diserahkan ke Perusahaan Pengelola Aset (PPA).

Misbakhun mengharapkan capaian itu tidak mendorong Kementerian Keuangan merevisi target pajak 2022 yang telah dipatok di angka Rp 1.265 triliun.

“Sangat penting menjaga kelestarian SKT. Negara harus berpihak pada produksi SKT yang memiliki kemampuan menyerap tenaga kerja,” ujar Misbakhun.

Mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) itu menyatakan penghargaan untuk KPP Pratama Pasuruan bisa berupa pemberian insentif prestasi kerja (IPK).

Pandemi Covid-19 yang berjalan hampir dua tahun telah mengganggu berbagai kegiatan ekonomi. Vaksinasi akan mendorong kebangkitan UMKM di masa pandemi saat ini.

petani tembakau yang memberikan sumbangsih bagi APBN justru tak pernah menerima perlakuan khusus dari negara, bahkan sering didera kampanye negatif.

Data OJK menunjukkan penurunan jumlah pemegang polis unit link sekitar 2,8 juta dari 2019 ke 2020. Pada akhir 2019 terdapat sekitar 7 juta pemegang polis.

RUU HKPD merupakan tindak lanjut atas evaluasi pelaksanaan desentralisasi fiskal yang diatur dalam UU No. 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan pusat dan daerah.

Misbakhun menganggap QRIS sejalan dengan kebiasaan transaksi nontunai yang kian marak pada masa normal baru pandemi Covid-19.

Trubus juga menyarankan, agar DPR RI sebaiknya memprioritaskan tahapan seleksi pemilihan anggota BPK yang habis jabatannya pada April 2022.

“Jika saat ini per November 2021, Menteri SMI sudah mengatakan ada SAL untuk PMN ke BUMN, maka kebijakannya aneh,” tegas legislator Golkar itu.