Komisi pemberantasan korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan, perlu peningkatan pengawasan penggunaan dana desa oleh anggota DPRD maupun masyarakat

Pemuda Bulan Bintang minta penegak hukum menindaklanjuti laporan dari masyarakat terkait banyaknya keluarga pejabat yang pamer harta kekayaan di media sosial

KPK mengimbau kepada seluruh stakeholder, untuk tidak memberikan bingkisan ataupun hadiah dalam bentuk apapun kepada insan KPK dalam pelaksanaan tugas-tugasnya.

KPK sita uang tunai hasil tindak pidana korupsi senilai Rp 5,6 miliar dan barang berharga lainnya dari tangan mantan Bupati Sidoarjo Saiful Ilah

KPK kembali menetapkan seorang tersangka, dalam kasus dugaan suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA).

KPK periksa lima anggota DPRD Jatim sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi dana hibah Pemprov Jatim dengan tersangka Wakil Ketua DPRD Sahat Tua Simandjuntak

Mantan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf, Kamis (16/2) diperiksa sebagai saksi kasus penerimaan gratifikasi terkait proyek pembangunan infrastruktur di Provinsi Aceh.

JPU KPK mendakwa Hakim Agung nonaktif Sudrajad Dimyati , dengan tuduhan dugaan suap 200 ribu dolar Singapura (SGD) terkait kasus pengurusan perkara di MA

KPK tidak bisa membangun kantor cabang di daerah, karena tidak diatur oleh Undang-Undang.

KPK geledah Kantor Dinas PU Papua, Selasa (7/2), terkait penyidikan kasus dugaan suap dan gratifikasi proyek infrastruktur Papua dengan tersangka Lukas Enembe

PDI Perjuangan pastikan tidak akan memberikan bantuan hukum kepada Ketua DPD PDI Perjuangan Jatim Kusnadi jika dinyatakan sebagai tersangka oleh KPK

Penyidik KPK panggil staf sekretariat DPRD Kabupaten Marowali Utara sebagai saksi dugaan korupsi pembangunan Gedung Kantor DPRD Kabupaten Marowali Utara

Penyidik KPK panggil Kabag Protokoler dan Komunikasi Pimpinan Kabupaten Bangkalan sebagai saksi terkait dugaan suap jual beli jabatan di Pemkab Bangkalan

KPK usut dugaan penerimaan uang oleh tersangka Bupati nonaktif Bangkalan R. Abdul Latif Amin Imron dari para aparatur sipil negara (ASN) Pemkab Bangkalan

Polri menyatakan belum ada penambahan personel Polri yang ditugaskan ke Papua usai penegakan hukum yang dilakukan KPK terhadap Gubernur Papua Lukas Enembe