Komisi iii dpr

rekomendasi Komisi III DPR ini dengan catatan UU ITE perlu segera direvisi. Karena takut di pasal karet ini ‎akan ada seperti Baiq Nuril lagi ke depannya.

Sebelum menghadapi uji kompetensi, para kandidat harus melakukan registrasi pada pukul 07.00 WIB. Test dilakukan mulai pukul 08.00 sampai 13.00 WIB

Data ICW sejak April 2019 menyebutkan, setidaknya 22 anggota DPR masa bakti 2014-2019 telah ditetapkan tersangka oleh KPK.

Mantan perwira tinggi (Pati) Polri ini pun mengaku optimis untuk bisa kembali memegang tampuk pimpinan KPK priode 2019-2023.

Agus menjelaskan penambahan ini supaya lembaga antirasuah ini bisa bekerja maksimal. Misalnya ada wacana untuk perluas program pencegahan korupsi di daerah.

“Karena sudah dimusyawarahkan, apabila tidak sependapat, maka voting. Hasilnya, suara terbanyak tujuh fraksi menolak seluruhnya calon Hakim Agung,”

uji kelayakan dan kepatutan hari ini terdiri dari hakim dua kamar perdata, satu hakim dari kamar PTUN dan satu hakim dari kamar agama.

kalau memang ingin memberantas korupsi secara menyeluruh di Indonesia ini, maka satu UU harus terintegrasi dengan UU lainnya.

“Kalau bisa lebih baik kualitasnya dibanding jilid satu, dua, tiga dan empat, ke depannya kasus korporasi lebih banyak lagi diungkap,” ungkapnya.

“Banyak permintaan (dari Anggota Dewan, Red) jangan diteruskan hari ini. Ya mungkin juga harus pada konsolidasi internal di masing-masing fraksi,” ujar Trimedya

Nasir meminta Presiden Jokowi turun tangan untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Menurutnya, sengketa yang terjadi saat ini telah berubah menjadi polemik.

“OTT memang naik dengan drastis. Yang paling banyak swasta, berikutnya adalah PNS, di bawahnya adalah kepala daerah, kemudian anggota legislatif, hakim,”

“Kalau saya melihatnya memang lebih bagus pak Arief itu jadi Kalemdiklat. Karena pak Arief itu di bidang pengembangan SDM. Itu sudah kelihatan sejak di Kalbar.”

“Berdasarkan keputusan, lobi-lobi, telah disepakati tujuh orang yang terpilih, terlepas dari kekurangan dan kelebihan,” kata Desmon J Mahesa.

“Kami mengajukan anggaran sejumlah Rp 86,187 triliun. Meskipun masih kurang sebesar Rp 8,844 triliun, kami tidak mengajukan tambahan anggaran