Komisi ii dpr
26 Maret 2019, 16:02:56 WIB
KPU Izinkan Warga yang Hanya Punya e-KTP untuk Nyoblos
Bagi masyarakat yang menggunakan e-KTP untuk memilih di Pemilu 2019 hanya diberikan waktu satu jam. Keputusan itu merupkan kesepekatan DPR, KPU dan Kemendagri.
Kunjungi Medaeng, Komisi II DPR RI Minta Hak Pilih Napi Bisa Terjamin
19 Februari 2019, 21:10:34 WIB
Komisi II Usul CPNS 2019 Tidak Lagi Pakai Sistem Passing Grade
24 Januari 2019, 16:11:13 WIB
OSO Dicoret Dari DCT, DPR Bakal Panggil KPU
23 Januari 2019, 19:50:40 WIB
Komentar Mardani Ali Sera Ketika Kelulusan CPNS Dibatalkan
4 Januari 2019, 20:46:22 WIB
Berita Hari Ini
KPU Izinkan Warga yang Hanya Punya e-KTP untuk Nyoblos
26 Maret 2019, 16:02:56 WIB
Bagi masyarakat yang menggunakan e-KTP untuk memilih di Pemilu 2019 hanya diberikan waktu satu jam. Keputusan itu merupkan kesepekatan DPR, KPU dan Kemendagri.
Kunjungi Medaeng, Komisi II DPR RI Minta Hak Pilih Napi Bisa Terjamin
19 Februari 2019, 21:10:34 WIB
Dua anggota Komisi II DPR RI meninjau perisapan pemilu di Rutan Medaeng, Selasa (19/2). Keduanya adalah Zainuddin Amali dan Adies Kadir.
Komisi II Usul CPNS 2019 Tidak Lagi Pakai Sistem Passing Grade
24 Januari 2019, 16:11:13 WIB
Seleksi CPNS 2018 menggunakan sistem passing grade. Sistem demikian membuat semua formasi dapat terisi, karena peserta banyak gugur di tahap awal.
OSO Dicoret Dari DCT, DPR Bakal Panggil KPU
23 Januari 2019, 19:50:40 WIB
Riza mengaku dalam waktu dekat ini pihaknya akan memanggil KPU. Karena dia tidak ingin masalah OSO ini menjadi berlarut-larut dan memengaruhi hasil pemilu 2019.
Komentar Mardani Ali Sera Ketika Kelulusan CPNS Dibatalkan
4 Januari 2019, 20:46:22 WIB
Respons politikus PKS itu terkait kasus yang dialami Nina Susilawati, 32, salah seorang peserta CPNS 2018 di Kabupaten Sijunjung. Kelulusannya dibatalkan.
Kata Ketua KPU, Semua Parpol di DPR Setuju Kotak Suara Bahan Karton
18 Desember 2018, 14:14:48 WIB
Arief Budiman mengatakan kotak suara yang digunakan di Pemilu 2019 mendatang ini berbahan karton yang tahan air. Sehingga bukan kardus cokelat tipis
Didukung JK, Pansus e-KTP Tercecer Bakal Segera Dibahas Secara Khusus
13 Desember 2018, 11:03:51 WIB
"Tetapi saya kira ide pansus dari ketua DPR dan disambut oleh wapres, saya kira perlu kami pertimbangkan dengan baik," ucap Riza di Kompleks Parlemen.
Komisi II DPR: KPU Maluku Utara Wajib Laksanakan Rekomendasi Bawaslu
8 November 2018, 21:19:15 WIB
Pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) di Malut terindikasi terjadi pelanggaran secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM).
Pemilu Serentak 2019, KPU Belum Punya Solusi Teknis Penghitungan Suara
21 September 2018, 00:40:20 WIB
Komisoner KPU Wahyu Setiawan mengaku, pihkanya belum mempunyai aturan teknis mengenai perhitungan suara. Termasuk soal mana kotak yang didahukan dihitung.
Buntut Pelantikan Iriawan, DPR Ancam Ajukan Hak Angket
18 Juni 2018, 19:30:53 WIB
"Iya kalau seperti ini tidak ada penjelasan (dari pemerintah) kami akan ajukan hak angket," ungkap Riza kepada JawaPos.com, Senin (18/6).
Soal Pesawat Kepresidenan, Menteri Tjahjo Tak Setuju Usulan Kader PDIP
6 April 2018, 22:16:37 WIB
Kader PDIP Arief Wibowo mengatakan, Jokowi pada saat cuti kampanye mendatang boleh menggunakan pesawat kepresidenan. Alasannya bagian dari pengamanan presiden.
Istilah Verifikasi Faktual Resmi Dihapuskan, Ini Alasannya
16 Januari 2018, 20:14:47 WIB
Keputusan itu diambil dalam rapat di Komisi II DPR, bersama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), DKPP dan Kemendagri
Anas Diserang Nazaruddin Lagi, Loyalisnya Bilang Begini
23 November 2017, 21:22:47 WIB
Dalam dakwaan perkara kasus ini, Partai Demokrat dan Golkar dianggap mampu mendorong Komisi II DPR menyetujui anggaran sebesar Rp 5,9 triliun.
Aliran Kepercayaan Ditulis di KTP, Makna Agama Jadi Distorsi
8 November 2017, 17:54:14 WIB
Diakuinya penghayat kepercayaan dengan membolehkan aliran yang dianut ditulis di KTP, maka itu membuat makna agama jadi distorsi. Selama ini hanya ada 6 agama.
Besok, Rapat Paripurna di DPR Tentukan Nasib Perppu Ormas
23 Oktober 2017, 18:16:19 WIB
Ketua Komisi II DPR, Zainuddin Amali mengatakan, Perppu soal ormas itu sengaja dibawa ke rapat paripurna karena masih adanya perbedaan pandangan.
