<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari, Candra Mega SariAsisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga, Novia Herawati&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Jatu Rahendarto, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Karir&nbsp;</h1><h1>Selalu Ada yang Baru!</h1>Selamat datang di situs resmi Rekrutmen Jawa Pos&nbsp;Jawa Pos merupakan perusahaan media massa terbesar di Indonesia. Memiliki lebih dari 200 media yang tersebar di seluruh Nusantara. Berbasis di Surabaya dengan sirkulasi lebih dari 400 ribu eksemplar per hari, Jawa Pos telah menjadi media massa yang kreatif, mencetak tren baru, serta mendapatkan berbagai penghargaan nasional dan internasional.&nbsp;Di 2016, Jawa Pos (PT Jawa Pos Koran) untuk kali pertama dalam sejarah membuka rekrutmen secara online. Situs resmi Rekrutmen Jawa Pos ini dapat diakses sepanjang tahun. Berbagai posisi yang tersedia dapat dilihat updatenya di situs ini. Berbagai pengumuman terkait program rekrutmen juga akan hadir. Tim rekrutmen Jawa Pos hanya akan memproses lamaran yang diajukan secara online. Let’s join us!&nbsp;Beberapa posisi telah dibuka! Buruan cek!

karir

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Muhammad Ridwan

KPK mengamankan Bupati Rejang Lebong dalam OTT di Bengkulu. Tim menangkap pelaku dan menyita uang tunai.

Sabik Aji Taufan

KPK Gelar OTT di Bengkulu, Bupati Rejang Lebong Fikri Thobari Diamankan

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/PEMILU-GRAFIS-1.jpg" alt="Ilustrasi. Pemilu 2024. (Dimas Pradipta/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi. Pemilu 2024. (Dimas Pradipta/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Koalisi Masyarakat Peduli Keterwakilan Perempuan yang terdiri atas 23 organisasi mendatangi Badan Pengawas Pemilu kemarin (8/5). Mereka meminta Bawaslu mengeluarkan rekomendasi pada KPU untuk merevisi Pasal 8 PKPU Pencalegan yang dinilai bermasalah. Anggota koalisi Valentina Sagala mengatakan, PKPU Nomor 10 Tahun 2023 itu telah secara nyata melanggar ketentuan di atasnya. Bukan hanya UU Pemilu, namun juga bertentangan dengan Pasal 28H ayat (2) UUD Tahun 1945 yang menjamin kelompok rentan memperoleh kesempatan untuk mencapai persamaan dan keadilan. "PKPU 10 mematikan upaya peningkatan keterwakilan perempuan dalam pencalonan DPR dan DPRD," ujar Valentina Sagala di kantor Bawaslu RI. Atas dasar itu, pihaknya mendesak Bawaslu turun tangan. Jika dalam waktu 2 x 24 jam Bawaslu tidak menerbitkan rekomendasi untuk KPU, koalisi akan melakukan upaya hukum. "Dengan melapor ke DKPP dan melakukan uji materi ke Mahkamah Agung," tuturnya. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Rahayu Saraswati juga mendesak agar PKPU itu segera direvisi. Sebagai bacaleg Partai Gerindra, dia berpotensi dirugikan dengan ketentuan tersebut. Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty mengatakan, pihaknya memiliki pandangan yang sama dengan koalisi. Namun, untuk penyelesaiannya, Lolly belum bisa memutuskan. Dalam waktu dekat, Bawaslu bersama KPU dan DKPP akan menggelar pertemuan. "Karena (tahapan pemilu, Red) proses yang berjalan pertama tidak boleh terganggu. Kedua, harus ada solusi cepat yang tidak mengamputasi keterlibatan perempuan dalam politik," terangnya. (far/c18/bay)

Koalisi Masyarakat Peduli Keterwakilan Perempuan yang terdiri atas 23 organisasi mendatangi Badan Pengawas Pemilu kemarin (8/5).

Koalisi Perempuan Beri Waktu Dua Hari untuk Bawaslu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/belum-ada-lapangan-kerja-pengganti-bagi-pelinting-rokok_m_224993.jpeg" alt="Pemecatan terhadap puluhan ribu pelinting belum diikuti ketersediaan lapangan kerja baru." width="100%">
<figcaption>Pemecatan terhadap puluhan ribu pelinting belum diikuti ketersediaan lapangan kerja baru.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Koalisi Perempuan Indonesia menyoroti kondisi pekerja perempuan di Indonesia, khususnya para pekerja pelinting perempuan sigaret kretek tangan (SKT) di industri hasil tembakau (IHT). Koalisi Perempuan Indonesia selama ini menaungi anggota perempuan yang di dalamnya, termasuk buruh perempuan, pekerja di sektor industri (pabrik), hingga perempuan petani, nelayan, pekerja migran, dan pekerja rumah tangga.  Sekretaris Jenderal Koalisi Perempuan Indonesia Mike Verawati Tangka mengatakan, pihaknya juga memperhatikan pekerja/buruh perempuan di sektor SKT yang menjadi bagian dari mata rantai IHT. "Pekerja SKT adalah aktor utama dari keberhasilan industri, yang menentukan hasilnya bagus atau tidak," katanya melalui keterangan tertulis, Minggu (23/10).  Dia mengatakan, para pelinting SKT ini seharusnya tidak lagi diposisikan sebagai perempuan pencari nafkah tambahan, tetapi pencari nafkah utama. Menurutnya, perempuan di industri rokok seharusnya dipandang secara setara karena kecakapan dan kapasitasnya.  Para pekerja ini, kata Mike, sempat mengalami situasi yang tidak baik saat pandemi, seperti mengalami pengurangan jam kerja dan bahkan pemberhentian kerja. "Selama pandemi, pekerja perempuan yang dirumahkan atau yang tetap bekerja mengalami beban ganda karena kebijakan pembatasan fisik dan sosial," katanya.  Itulah sebabnya, dia mendorong dipertahankannya kebijakan yang melindungi para pekerja perempuan ini, termasuk juga regulasi terhadap industri SKT yang menaunginya. Industri SKT dapat menjadi wadah pemberdayaan perempuan yang mendorong kemandirian para pekerja SKT.  Eksistensi industri SKT dan pekerjanya yang ada saat ini perlu dilindungi melalui kebijakan yang berpihak pada keberlanjutan industri yang padat karya serta peningkatan kualitas dan kesejahteraan pekerjanya. Mike menilai pemerintah perlu terus memastikan agar implementasi kebijakan perlindungan sektor padat karya dapat berjalan dengan baik.  Sementara itu, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengingatkan pemerintah agar bijak dalam menetapkan kebijakan untuk sektor padat karya antara lain kebijakan cukai hasil tembakau (CHT) pada 2023. Kenaikan tarif yang terlampau tinggi akan merugikan berbagai pihak, termasuk tenaga kerja di IHT dan seluruh mata rantai industri. Sehingga berpotensi memunculkan permasalahan di kemudian hari.  Anggota Komisi XI DPR RI Willy Aditya mengatakan, pemerintah perlu berhati-hati terkait kebijakan CHT yang melibatkan berbagai komponen di dalamnya, termasuk pekerja pelinting SKT. Willy juga menegaskan pemerintah perlu melihat CHT dalam bingkai yang seimbang antara sumbangan pendapatan bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan kontribusinya bagi mata rantai pemangku kepentingan IHT.  "Saya berkeyakinan pemerintah akan bijak menentukan kewajaran angka kenaikan cukai hasil tembakau. Proyeksi-proyeksi ekonomi yang dipatok pemerintah juga perlu menjadi pertimbangan apakah perlu atau tidaknya menaikkan CHT," tegasnya.

Koalisi Perempuan Indonesia Sebut IHT Bisa jadi Wadah Pemberdayaan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/kpi-kami-menolak-jadi-perempuan-pinggiran-dalam-pemilu_m_.jpg" alt="Ilustrasi: Pemilu 2019" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Pemilu 2019</figcaption>
</figure>JawaPos.com&nbsp;- Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) menyoroti keterwakilan perempuan dalam politik, terutama menjelang Pemilu 2019. Saat ini, isu tersebut dikesampingkan lantaran fokus pemerintah dan masyarakat lebih kepada capres dan cawapres. Koordinator Pokja Reformasi Kebijakan Publik KPI Indry Oktaviani mengatakan, pihaknya menyayangkan terhadap kondisi politik yang saat ini belum menjadikan perempuan sebagai pemeran utama. Melainkan, hanya berada pada posisi &lsquo;pinggiran&rsquo;. &ldquo;Kami melihat bahwa sekarang ini Pemilu lebih fokus kepada Pilpres. Kita tidak tidak terlalu memfokuskan keterwakilan Pemilu. Kami menolak perempuan menjadi perempuan pinggiran di dalam Pemilu,&rdquo; ujarnya saat ditemui usai Media Talk di kantor Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), Jumat (8/3). Hal itu terbukti dari posisi para caleg perempuan yang jarang mendapatkan urutan pertama. &ldquo;Di antara nomor 1, 2, 3, jarang sekali perempuan di urutan 1. Rata-rata di 2 atau paling banyak di 3 atau di 6. Kalau sudah 7, 8, ke bawah banyak lah ya,&rdquo; kata dia. Menurutnya, kader perempuan dalam suatu partai politik hanya sebagai pelengkap administrasi yang mengharuskan keterwakilan perempuan minimal 30 persen. Mereka bahkan merupakan politikus dadakan yang dicabut dari berbagai organisasi. &ldquo;Itu menunjukkan bahwa perempuan di partai politik sendiri masih belum diakui sebagai pemain utama,&rdquo; tandas Indry. &ldquo;Kita melihatnya juga bagaimana caleg-caleg perempuan ini masuk ke dalam partai politik. Mereka kan sebenarnya politisi dadakan yang dicabut dari berbagai organisasi termasuk koalisi perempuan sendiri kadernya. Untuk keperluan administrasi, memenuhi kuota 30 persen, verifikasi, dan sebagainya,&rdquo; sambungnya. Dalam beberapa kasus ditemukan, banyak caleg perempuan yang dapilnya tidak sesuai dengan domisili. Tentunya hal tersebut akan menyulitkan pendapatan suara. &ldquo;Ada misalnya caleg perempuan tinggalnya di Medan tapi posisi dapilnya adalah di Gorontalo. Jadi sulit bagi dia untuk mendapatkan suara karena dia tidak pernah tinggal di sana, tidak kenal orang sana, dan bukan di sana. Jadi ini memang cabutan-cabutan dari berbagai organisasi, unsur,&rdquo; pungkasnya.

KPI: Kami Menolak Jadi Perempuan Pinggiran dalam Pemilu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/07/dari-jr-hingga-perppu-untuk-cegah-perkawinan-anak_m_146118.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Koalisi Perempuan Indonesia (&lrm;KPI) menilai, anak peremuan di Indonesia berpotensi besar kehilangan kesempatan untuk tumbuh kembang karena negara lalai melindungi anak peremuan dari praktik perkawinan. Itu didukung fakta bahwa tidak ada satupun undang-undang yang mengatur pencegahan dan penghapusan perkawinan anak. Sebaliknya, UU Nomor 1 tahun 1974 justru melegalkan perkawinan di usia anak dengan memberi batasan usia minimal 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita. Sejatinya, upaya untuk Indonesia menaikan batas usia perkawinan perempuan yang dibarengi upaya pemerinth menunda perempuan melakukan perkawinan sampai usia 20 tahun sudah dilakukan Komite Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) sejak 2007. Berlanjut pada 2014 dimana masyarakat sipil melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pasal 7 ayat 1 UU Nomor 1 tahun 1974 yang mengatur batas minimal usia perkawinan. Dimana mereka ingin melakukan revisi usia perkawinan perempuan menjadi 18 tahun. Namun sayangnya itu ditolak. Tahun 2016, mereka pun menyarankan pemerintah membuat Perppu tentang Pencegahan dan Penghapusan Perkawinan Anak. Namun tidak ada kejelasan hingga kini. "Ironis, kekerasan seksual dibuat perppu, ratusan perkawinan anak yang merupakan kekerasan seksual belum," sebut Sekjen KPI Dian Kartikasari di sebuah diskusi di Bakoel Koffie, Cikini, Jakarta, Minggu (23/7). Tahun ini pun, maayarakat sipil kembali melakukan JR. Kali ini, mereka menginginkan batasan usia pernikahan perempuan dan laki-laki minimal 19 tahun. "Ini masih menunggu sidang pleno hakim MK," jelasnya. Dia berharap pemerintah fokus terhadap perkawinan anak itu. Begitu pula MK perlu mengabulkan JR mereka. "Ini suara korban bukan suara akrifis. Korban yang merasa prosesnya sejak awal dikawinkan berdampak buruk sepanjang hidup dia," pungkas Dian.

Dari JR hingga Perppu Untuk Cegah Perkawinan Anak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/01/kaum-perempuan-masih-terjerat-belenggu-kemiskinan_m_104721.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) mencatat perempuan masih terhimpit masalah ekonomi dan kemiskinan. Kenaikan harga bahan pokok dan kelangkaan pangan masih menjadi masalah. Jumlah penduduk miskin memang sudah menurun tetapi tidak terlalu banyak. Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan pada September 2016 mencapai 27,76 juta atau 0,70 persen. Jumlah ini menurun sebesar 0,25 persen dibandingkan jumlah pada Maret 2016 yang sebesar 28,01 juta (10,85). Jumlah kasus kemiskinan lebih banyak dihadapi kaum perempuan. Hal ini terlihat dari indikator Angka Kematian Ibu (AKI) dan tingginya angka perempuan dan anak yang mengalami gizi buruk serta bayi lahir pendek (stunting). &ldquo;Kemiskinan, turun secara jumlah namun secara beban tak menunjukkan perubahan. Harga pangan tak terkendali. Pemerintah seolah sedang melaksanakan politik pasar bebas. Tahun lalu cepat lakukan operasi pasar. Tahun sekarang tidak,&rdquo; tegas Sekretaris Jenderal KPI Dian Kartika Sari di Cikini, Jakarta, Selasa (24/1). Dian menambahkan pendapatan keluarga hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan dan banyak terjadi persoalan kekerasan pada perempuan karena masalah ekonomi. Untungnya, kata dia, di sisi distribusi keuangan negara, mulai tahun 2015 ada alokasi anggaran desa. &ldquo;Walaupun ada banyak kritik anggaran desa difokuskan pada infrastruktur dan jalan. Menurut kami, infrastruktur desa juga memenuhikebutuhan perempuan juga. Jalan yang jelek kan membuat akses ibu mendapatkan fasilitas kesehatan untuk melahirkan juga sulit,&rdquo; tegasnya. Kemiskinan yang dialami perempuan mengakibatkan meningkatnya kerentanan perempuan dan anak perempuan mengalami berbagai bentuk kekerasan, diskriminasi, dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Kasus perkawinan anak dan eksploitasi perdagangan orang meningkat. (cr1/JPG)

Kaum Perempuan Masih Terjerat Belenggu Kemiskinan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/01/ketimpangan-sosial-bikin-kaum-perempuan-makin-terpinggir_m_104699.jpeg" alt="Koalisi Perempuan Indonesia Paparkan Catatan Awal Tahun" width="100%">
<figcaption>Koalisi Perempuan Indonesia Paparkan Catatan Awal Tahun</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) menilai banyak masalah sosial yang dialami kaum perempuan yang belum selesai. Salah satunya masalah ketimpangan pendidikan dan perlindungan sosial yang membuat posisi perempuan semakin sulit. Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) telah merumuskan kebijakan perlindungan sosial yang komprehensif untuk mengatasi kemiskinan dan ketimpangan. KPI menilai hal ini belum diwujudkan dengan kebijakan tentang peta jalan (road map) tentang perlindungan sosial. Masalah penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam bentuk pemberian bantuan iuran masih dihadapkan pada masalah pendataan yang masih belum tertata dengan baik. Penelitian KPI menunjukkan bahwa hampir seluruh program jaminan sosial dan bantuan sosial rawan korupsi dan tidak tepat sasaran. Sering pula digunakan sebagai alat politik pemenangan Pilkada atau kepala desa. &ldquo;Masih terjadi inkonsistensi pemerintah dalam kebijakan perlindungan sosial,&rdquo; tegas Sekretaris Jenderal KPI Dian Kartika Sari di Cikini, Jakarta, Selasa (24/1). Sejumlah kasus korupsi yang terungkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sepanjang tahun 2014 hingga 2015 juga membuktikan sejumlah kepala daerah atau kepala dinas terlibat tindak pidana korupsi atau penyelewengan dana bansos. Menurut Dian, perempuan dan masyarakat miskin tidak memperoleh informasi yang lengkap dan jelas tentang kebijakan program-program perlindungan sosial tersebut. Akibatnya perempuan dan masyarakat miskin tidak dapat melakukan advokasi untuk dirinya atau kelompoknya, apabila terdapat kebijakan dan pelaksanaan program yang tidak tepat sasaran atau adanya praktek korupsi. &ldquo;Penyelenggaraan program-program perlindungan sosial ini mengabaikan pengarusutamaan gender. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya data terpilah yang digunakan untuk perencanaan dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi program,&rdquo; tegasnya. Dian menjelaskan, perempuan juga sering menjadi korban kasus perdagangan orang. Tahun 2016, KPI berhasil mengembalikan 26 perempuan asal Nusa Tenggara Timur karena menjadi korban perdagangan orang. Pihaknya mendorong agar UU tentang perdagangan orang dievaluasi. &ldquo;Lalu kabar gembiranya, tahun ini ada 2 Undang-Undang yang berpihak yaitu UU disabilitas, dan UU perlindungan petani nelayan dan petambak garam. Hal itu mencakupi perempuan nelayan, perlindungan dan pemberdayaannya serta rumah tangga mereka,&rdquo; tandas Dian. (cr1/JPG)

Ketimpangan Sosial Bikin Kaum Perempuan Makin Terpinggir