Kemendikbud

melanggar UUD 1945 karana di pasal 31 UUD 1945 mengatakan, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.pajak

Semua yang ikut PTM harus dalam keadaan sehat.

“Saya pernah sebagai kepala dinas. Kepala kita panas ketika menghadapi PPDB ini, karena banyaknya tekanan ketika proses PPDB,” tambahnya.

“Kursi, meja, dan lemari sudah sebagian kami pindahkan. Tetapi, enam lemari dari serbuk kayu hancur. Sebagian buku juga rusak,” ucapnya.

Toni Toharudin mengatakan bahwa Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) tidak fundamental.

“Saat ini 25 persen sekolah sudah melakukan tatap muka,” kata Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Makarim

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi terus melakukan langkah-langkah strategis

Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Unifah Rosyidi menyambut Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) dengan menyampaikan sejumlah uneg-uneg.

Pelatih ahli akan berperan sebagai pendamping dan pendukung kepala sekolah, guru dan pengawas sekolah, untuk mewujudkan sekolah yang berpusat pada murid.

Saat ini sudah ada proses pelaporan untuk tindakan kekerasan seksual. Namun, masih belum sempurna untuk memfasilitasi kasus yang kerap terjadi.

Anggota Tim Penilai Penilaian Angka Kredit Dosen dari Ditjen Dikti Kemendikbud, Sutikno, sebagai awalan memberikan penjelasan apa itu plagiarisme.

Pendidikan anak-anak para patriot yang gugur akan dijamin hingga mereka meraih gelar sarjana.

Tim PAK Kemendikbud Sutikno menyampaikan terdapat cara untuk mencegah adanya kasus plagiarisme di perguruan tinggi.

Ini adalah capaian luar biasa, karena hanya dalam kurun waktu 10 hari target peserta yang dicanangkan telah tercapai.

Kewajiban untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah dipertanyakan karena Pancasila sudah masuk dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.