Kemendagri

Kemendagri menyelenggarakan Rakornas Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial. Acara ini dimaksudkan untuk merekatkan kembali masyarakat yang terpecah usai pemilu

Pegawai negeri sipil (PNS) di daerah tidak perlu khawatir pembayaran tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 bakal telat. Kemendagri telah mengantisipasi.

Sekjen Mendagri Hadi Prabowo juga mengatakan, pihaknya membuka pengaduan kalau ada PNS di daerah yang belum menerima THR.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menindaklanjuti Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait Pencegahan Gratifikasi.

Padahal, jumlah total PNS terpidana korupsi yang kasusnya sudah berkekuatan hukum tetap dan wajib dipecat mencapai 2.357 orang.

"Dapat meningkatkan layanan lebih tajam dan tepat sasaran. Tidak boleh lagi ada kesalahan. Misalnya dobel pemberian zakat," tutur Arifin.

Belum semua PNS korup diberhentikan pemerintah daerah. Dari 2.357 koruptor PNS yang putusannya inkracht, baru 53 persen yang telah dipecat.

Mahkamah berpendapat, perbuatan penyalahgunaan telah menghambat upaya mewujudkan cita-cita atau tujuan bernegara. Karena PNS koruptor harus dipecat tidak hormat

"Ini untuk perolehan suara partai ke kursi DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota pada Pileg 2019 ini menggunakan metode Sainte Lague,".

Jogjakarta baru saja dihebohkan kabar adanya peraturan desa (perdes) yang melarang warga nonmuslim tinggal di Dusun Karet, Desa Pleret, Kabupaten Bantul.

"Pak Hashim belum baca Undang-Undang Pemilu, dan PKPU Nomor 11 Tahun 2018 terutama Pasal 7 ayat (1) dan (2)," kata Zudan dalam keterangannya, Rabu (3/4).

Bagi masyarakat yang menggunakan e-KTP untuk memilih ‎di Pemilu 2019 hanya diberikan waktu satu jam. Keputusan itu merupkan kesepekatan DPR, KPU dan Kemendagri.

Usai menjadi sorotan karena rangkap jabatan, Bupati Tanah Toraja (Tator) Nicodemus Biringkanae resmi mengundurkan diri sebagai Plt Kepala Dinas Kesehatan.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyikapi serius persoalan tatanan struktural yang terjadi di Kabupaten Tana Toraja (Tator), Sulawesi Selatan (Sulsel).

Zudan menjelaskan, Simduk mulai diterapkan pada 2004 hal ini dilakukan untuk masyarakat yang merasa lupa kapan tanggal lahirnya. Karena itu, tidak tiba-tiba.