Judicial review

Yang pasti MK tidak pernah dan tidak boleh berpendapat untuk mendukung atau tidak mendukung suatu UU. Pendapat MK hanya disampaikan melalui putusan

Mantan Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna menilai adanya kesalahan dalam Undang-Undang Omnibus Law tentang Cipta Kerja tidak dapat ditoleransi

Mahkamah Konstistusi (MK) berencana akan menggabungkan teknis persidangan judicial review (JR) Undang-Undang Omnibus Law tentang Cipta Kerja

Terhadap pengujian perkara oleh pemohon perkara Nomor 75/PUU-XVIII/2020, sesungguhnya telah melewati batas waktu sejak diundangkannya

Mahkamah Konstitusi (MK) telah menerima dua permohonan judicial review (JR) Undang-Undang Cipta Kerja.

Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan siap menerima judicial review (JR) terkait Undang-Undang Omnibus Law tentang Cipta Kerja.

Disnakertrans Jabar sarankan serikat buruh lakukan judicial review apabila keberatan dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang baru disahkan DPR dan pemerintah

Masyarakat yang menolak RUU Cipta Kerja bisa mengajukan judicial review (JR) atau uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menilai langkah Jokowi sudah tepat.

Para tokoh bangsa menagih komitmen Presiden melawan korupsi. Mereka mengecam pihak yang seolah mengancam bakal melengserkan Jokowi jika mengeluarkan perppu.

Desakan publik agar Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kian masif.

“Kalau hasil UU tidak berkualitas dan mengandung banyak pengaturan yang bermasalah, sudah pasti selanjutnya uji materi menanti,” kata Lucius dalam keterangannya

Dengan sisa masa jabatan yang tinggal 10 hari, DPR terus mengesahkan sejumlah rancangan undang-undang (RUU) yang berdampak pada khalayak.

SERUAN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pakar, akademisi, tokoh, maupun masyarakat luas tidak digubris pemerintah dan DPR.

Menurut Abdullah, mengumumkan putusan membutuhkan anggaran yang tidak gratis, sehingga biaya tersebut digunakan untuk membayar pengumuman putusan.