Insentif nakes

Selain melakukan penanganan Covid-19, tenaga kesehatan juga melakukan komunikasi dan edukasi kepada masyarakat terkait protokol kesehatan.

Sejumlah tenaga kesehatan mendapat transfer insentif Covid-19 dua kali atau dobel. Kementerian Kesehatan mengklarifikasi hal itu.

BPK menemukan ada 8.961 tenaga kesehatan (nakes) yang menerima insentif Covid-19 dobel. Kemenkes meminta agar para nakes tersebut mengembalikan kelebihan itu.

Berdasar Surat Teguran Mendagri Nomor 904, 10 kepala daerah mendapat sanksi peringatan. Mereka adalah wali kota Padang, bupati Nabire, 9 kepala daerah lainnya.

Data dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyebutkan, tunggakan insentif tenaga kesehatan (nakes) tahun lalu mencapai Rp 1,48 triliun.

Sejak pandemi Covid-19 merebak, peran tenaga kesehatan (nakes) sangat vital. Ibarat perang, dokter dan perawat harus berada di garda terdepan.

Pemkot Surabaya penuhi insentif nakes pelayanan Covid-19 sebesar 100 persen sebagai bentuk perhatian kepada nakes yang telah berjuang dalam penanganan Covid-19

Insentif tenaga kesehatan (nakes) yang sempat tertunda sejak Januari–Juli akhirnya cair. Namun, anggaran yang bersumber dari Kemenkes baru turun 75 persen.

DPRD dan Pemkot Surabaya sepakat akan melunasi sisa insentif tenaga kesehatan puskesmas dan rumah sakit yang sejak Januari hingga Juni baru dibayar 75 persen

Anggota Komisi D DPRD Surabaya minta pergeseran anggaran penanganan Covid-19 di Kota Surabaya untuk melunasi sisa insentif nakes yang baru dibayar 75 persen

Pemkot Surabaya nyatakan, pembayaran insentif kepada nakes puskesmas dan rumah sakit pada 2021 maksimal 75 persen berdasar hasil kajian bersama tim ahli

Belakangan diketahui bahwa insentif yang cair merupakan tunggakan pada 2020. Yakni, sejak Oktober–Desember tahun itu. Pencairannya baru dilakukan Juni.

Plt Ketua Umum DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Giring Ganesha meminta seluruh kadernya mengawasi penanganan Covid-19 di seluruh daerah.

“Seluruh rumah sakit sudah mengajukan pencairan dana insentif nakes (tenaga kesehatan) lengkap dengan persyaratan administrasinya,”

Seharusnya, kata Mahesa, tidak ada kendala berarti bagi pemerintah daerah menjalankan amanah dari pusat untuk membayarkan insentif kepada nakes.