Icw

Indonesian Corruption Watch (ICW) secara tegas menolak adanya konsep Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

langkah OC Kaligis yang kembali menggugat kasus tersebut, terkesan sengaja untuk mencari-cari kesalahan Novel dan mengalihkan perhatian soal kasus air keras.

ICW mencatat ada 212 kepala desa yang menjadi tersangka dalam kurun waktu 2016-2018. Hal ini disebabkan proses kebijakan sehingga kepala desa berani korupsi

Pengajuan upaya hukum luar biasa atau Peninjauan Kembali (PK) dinilai menjadi cara para koruptor untuk bebas dari jeratan hukum.

“Kita sebagai Koalisi Masyarakat Sipil sedang mengumpulkan bukti-bukti sembari menyusun permohonan agar bisa segera mengajukan gugatan judicial review ke MK,”

“Istana tidak paham bagaimana konsep lembaga anti korupsi yang baik. Internalnya sudah ada deputi pencegahan,” kata Kurnia Ramadhana.

Pengusutan kasus penyiraman air keras terhadap penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan sudah berjalan selama lebih dari dua tahun.

Selain kasus Akil Mochtar, Zainudin Amali juga pernah diperiksa dalam penanganan perkara suap Kementerian ESDM yang melibatkan mantan Menteri ESDM Jero Wacik.

Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai terdapat sejumlah pasal kontroversial yang bisa menimbulkan kekacauan hukum.

Di tingkat puskesmas, fraud terjadi dalam bentuk penerimaan uang oleh puskesmas untuk mengeluarkan rujukan pada pasien.

“KPK kita minta untuk segera lakukan upaya hukum luar biasa, yaitu peninjauan kembali,” kata Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana di kantornya, Jalan Kalibata Timur,

Gerbong pendukung Jokowi itu meminta semua pihak agar tidak memaksakan kehendaknya kepada Presiden Jokowi. Hingga nanti pasti akan diputuskan diujungnya.

jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak segera menerbitkan Perppu KPK maka ini bertentangan dengan janji Nawacita yag dia gaung-gaungkan..

Desakan agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus disuarakan

Kurnia menilai, pengesahan UU 30/2002 tersebut pun cacat formil. Selain tidak masuk dalam Prolegnas prioritas 2019, rapat Paripurna di DPR pun tak kuorum.