Hukuman mati koruptor

Kami sangat mendukung tuntutan jaksa yang tinggi dalam kasus-kasus tindak pidana korupsi yang nilainya besar, mungkin nanti dikategorisasi saja

Jadi, menurut saya tuntutan hukuman mati terhadap terdakwa kasus korupsi tidak akan menyelesaikan akar masalah dari kasus korupsi.

“Walaupun hukuman mati diijinkan menurut Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor, namun harus dicermati pula penjelasannya,”

Heru Hidayat juga merupakan terpidana kasus korupsi Jiwasraya yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 16 triliun.

“Jadi saya kira memang tidak banyak yang bisa diharapkan dari Komisi III DPR untuk mendorong Kejaksaan Agung untuk memproses kasus-kasus yang mangkrak itu,”

Jaksa Agung ST Burhanuddin menggaungkan wacana hukuman mati bagi terpidana kasus korupsi. Namun masih dalam tahapan diskursus kajian.

“Yang kemudian penting juga adalah soal efektif atau tidaknya hukuman mati untuk menimbulkan efek jera pada pelaku,” ujarnya.

Kajian terhadap pelaksanaan hukuman pidana mati, khususnya terhadap para pelaku tindak pidana korupsi, perlu kita perdalam bersama.

Penegakkan hukum yang dilakukan jajaran Kejaksaan Agung dinilai belum optimal dan berkualitas. Fenomena diskon untuk hukuman bagi para koruptor masih terjadi.

Terkait wacana hukuman mati koruptor Pakar Hukum TPPU Yenti Garnasih mengatakan, pidana mati menurutnya bukanlah kewenangan jaksa agung.

Ketua KPK Firli Bahuri mengancam tak segan-segan menuntut para koruptor dengan hukuman mati jika melakukan korupsi di tengah bencana Covid-19.

“Kami sudah mengingatkan bahwa penyelewengan anggaran yang diperuntukan pada situasi bencana seperti saat ini ancaman hukumannya adalah pidana mati,”

Abdul Fickar Hadjar menilai perbuatan tindak pidana korupsi di tengah mewabahnya virus korona atau Covid-19 dapat diancam dengan hukuman mati.

“Efek jera tidak melulu diukur berdasarkan mematikan pelaku. Apakah itu kemudian itu menimbulkan efek Jera,” ujar Taufik saat dikonfirmasi, Rabu (11/12).

“Sebenarnya saya enggak terlalu tertarik bahas itu,” kata Saut di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Selasa (10/12).