Heru Hidayat

“Aset yang berhasil disita berupa areal pertambangan seluas 1.500 hektar, kemudian jalan Hauling sepanjang 60 Km kurang lebih, kemudian areal perkantoran PT GBU

“Menghormati dalam arti, apabila dirasa tidak puas dengan substansi dari putusan tersebut, maka jalur yang tersedia adalah upaya hukum,” imbuhnya.

Kejaksaan menilai, putusan majelis hakim terhadap Heru Hidayat tidak berpihak dan telah mengingkari rasa keadilan masyarakat.

“Penuntut umum telah melanggar azas penuntutan karena menuntut di luar pasal yang didakwakan,”

JPU Kejaksaan Agung tetap meyakini Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera Heru Hidayat layak dijatuhi hukuman mati

Vonis nihil ini artinya tidak ada penambahan hukuman pidana penjara karena hukuman dalam kasus sebelumnya jika diakumulasi sudah capai batas maksimal sesuai UU.

“Jam 10.00 sampai selesai di ruang Kusuma Atmadja,”

Menurutnya, tuntutan hukuman mati muncul secara tiba-tiba tanpa diuraikan dalam surat dakwaan sebagai dasar pemeriksaan.

Pakar hukum pidana Universitas Airlangga Nur Basuki menilai pidana penjara seumur hidup, merupakan pidana maksimum.

Namun menjadi pertanyaan apa yang menjadi dasar JPU mengajukan tuntutan mati terhadap terdakwa, mengingat perkara-perkara korupsi cukup banyak

Tuntutan pidana hukuman mati terhadap terdakwa dugaan korupsi PT. Asabri, Heru Hidayat masih menjadi sorotan publik.

“Majelis Hakim dalam memutus suatu perkara tidak semata-mata hanya berdasarkan pada Surat Dakwaan,”

“JPU tidak boleh menyesatkan masyarakat dan menghalalkan segala cara dengan kekuasaannya untuk menuntut terdakwa di luar surat dakwaan,” ujar Kresna.

im kuasa hukum Heru, Kresna Hutauruk menyesalkan kliennya dituntut hukuman mati dalam kasus dugaan korupsi PT. Asabri.

Tanpa membenarkan perilaku Heru Hidayat, Gde Pantja menilai bahwa kasus ini tetap harus dilihat secara fair.