Dpr

“Kalau bicara soal efisiensi, jelas pengadaan PIN emas itu merupakan sebuah praktik yang tidak efisien,” ujar Lucius kepada JawaPos.com, Sabtu (24/8).

Presiden dan wakil presiden terpilih Jokowi-Ma’ruf Amin bakal mendapatkan fasilitas baru. Para menteri juga nantinya bakal memperoleh kendaraan mobil dinas baru

Ketua DPR Bambang Soesatyo bersama Tim DPR RI Pemantau Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat akan segera meminta waktu bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“DPP belum menetapkan siapa yang akan diajukan sebagai pimpinan DPR. Tapi menurut saya di dalam minggu-minggu ini atau minggu depan ada diputuskan,” ujar Taufiq

Fokus utama Bogor seharusnya melakukan pemekaran di dua wilayah. Sehingga kota Bogor tidak padat penduduk. Misalnya pemekaran di Bogor Barat dan Timur.

“Sejauh ini kami yang di Komisi III melihat bahwa Pansel bekerja ‘on track’,” kata Arsul kepada wartawan, Rabu (21/8).

“Yang sekarang sedang direncanakan perencanaan harus matang, kemudian juga tidak pernah bisa semudah membalik tangan harus bertahap,” ujar Firman di Gedung DPR.

Anggota Komisi IV DPR asal Papua Michael Wattimena meminta Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk mengusut dalang dalam kesalapahaman soal bendera merah putih.

Pansel KPK hingga kini belum menyerahkan sepuluh nama capim KPK ke DPR. Padahal, masa kerja DPR akan habis pada 30 September 2019 mendatang.

“DPR tidak boleh menjadi rubber stamp yang hanya jadi tukang stempel kebijakan-kebijakan pemerintah,” ujar Sohibul kepada wartawan di lokasi, Sabtu (17/8).

Presiden Jokowi mengeluhkan seringnya pihak eksekutif dan legislatif yang melakukan studi banding. Hal ini menjadi catatan khusus bagi eksekutif dan legislatif.

Aksi unjuk rasa dari Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) mewarnai sidang tahunan MPR/DPR RI di kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (16/8).

“Kalau terkait dengan BUMN pun kami belum bisa berbicara lebih lanjut, karena banyak pejabat BUMN masih pada naik haji. Dan Bu Menterinya juga seperti itu”.

‎”Pilihan kebijakan melarang eks narapidana maju di pilkada, melindungi kepentingan publik. Komisi II DPR akan membahasnya pascareses,” kata Mardani.

Dari 55 Rancangan Undang-undang (RUU) di 2019 ini. baru tiga yang disahkan menjadi Undang-Undang (UU) oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.