Dewan pengawas

Indonesian Corruption Watch (ICW) secara tegas menolak adanya konsep Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Dewas itu berbahaya untuk KPK, siapapun dipilih pastilah all Jokowi’s men valias orang-orangnya Jokowi semua,” kata Feri kepada JawaPos.com, Kamis (7/11).

Hendrawan Supratikno mengatakan, jaminan bagi presiden untuk memilih Dewan Pengawas KPK yang independen dan berintegritas telah diatur dalam pasal 37E ayat (9).

Dalam UU yang telah disepakati ini, ada empat fraksi partai politik di DPR memberikan catatannya. Walaupun, mereka tetap menyetujui revisi itu untuk disahkan.

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Adnan Topan Husodo mengatakan ‎Revisi UU KPK tetap saja melemahkan lembaga antirasuah itu.

Setelah pengakuan itu, ternyata kasus hubungan Syafri dengan Rizky Amelia mulai mencuat ke publik. Lantas Dewas langsung meminta Amel membuat aduan tertulis.

Syafri Adnan Baharuddin berniat membawa kasus itu ke ranah hukum. Dia berpendapat bahwa kasus tersebut merupakan fitnah yang mencemarkan nama baiknya.

Laki-laki berusia 59 tahun yang disebut-sebut RA, 27 sudah memperkosanya empat kali dalam dua tahun, mulai angkat bicara.

Dugaan pelecehan seksual yang dilakukan seorang anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan (TK), Syafri Adnan Baharuddin, membuat dia mundur dari jabatannya.

SAB dan kuasa hukumnya, Memed Adiwinata akan melaporkan balik RA karena diduga sudah memfitnah mantan atasannya itu. Apalagi, diduga telah memperkosa.

BPJS Ketenagakerjaan menonaktifkan SAB, oknum anggota dewan pengawas yang disebut-sebut telah melakukan pemerkosaan terhadap stafnya.

Ketika Amel memohon kepada SAB, sang pelaku pun berjanji tidak akan lagi melakukan kekerasan seksual dan fisik terhadapnya. Melainkan akan menikahi.

Korban yang berinisial RS itu menyebut, oknum anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan yang memperkosa dan melakukan kekerasan fisik itu berinisial SAB.

Rizky Amelia, seorang staf kontrak Asisten Ahli Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan (TK) membongkar tindak pelecehan seksual di tempatnya bekerja.

“Kita sudah jawab, salah satunya kita menganggap dewan pengawasan itu bahkan tidak akan memperbaiki tata kerja di KPK,” ungkap Syarif