Dewan jaminan sosial nasional

Direksi BPJS dianggap tidak mau mendorong pemerintah agar memberikan suntikan dana yang lebih besar. Opsi lainnya adalah menaikkan tarif iuran BPJS.

DJSN menilai aturan yang baru dikeluarkan BPJS Kesehatan tidak sesuai dalam pembuatan undang-undang. BPJS Kesehatan dianggap telah melangkahi presiden.