Dana kelurahan

Komisi A DPRD Kota Surabaya meminta pemkot segera mencairkan dana kelurahan setelah dua tahun terakhir, dana itu digunakan untuk penanganan Covid-19

DPRD Kota Surabaya menilai pemanfaatan dana kelurahan masih kurang maksimal. Sebab, ada sejumlah kelurahan yang belum mengetahui kegunaan dana itu

APBD 2022 Surabaya mengalokasikan anggaran dana kelurahan (dakel) untuk 154 kelurahan di 31 kecamatan mencapai Rp 57,6 miliar

Alokasi dana kelurahan (dakel) di Kota Surabaya untuk tahun depan, akhirnya sudah ditetapkan. Totalnya mencapai Rp 417 miliar

“Nanti di Perwali itu juga disebutkan soal kewenangan-kewenangan. Agar program yang disusun tidak tumpang tindih,” katanya.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan menjadi pintu agar para lurah lebih jeli menginventarisasi apa yang dibutuhkan setiap kelurahan agar tak menimbulkan polemik.

Hal tersebut berdasarkan tiga kategori kinerja pelayanan dasar publik, yaitu kategori baik, perlu ditingkatkan dan sangat perlu ditingkatkan.

Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, memberikan pembelaan bagi Jokowi. Dia setuju agar politik dilakukan demi kemaslahatan

Saat ini terdapat terdapat ketidakselarasan yang menimbulkan kecemburuan antar daerah di kota besar seperti Jakarta dengan daerah di luar Jawa.

Itu program dua tahun yang lalu, permintaan para lurah yang bagian dari pada Kemendagri, kemudian dari para wali kota di sampaikan langsung pada bapak presiden

Semua pernyataan beliau saya kira tidak datang spontan dan tidak tanpa sebab. Saya kira itu ujung atau puncaknya Presiden Jokowi

“Itulah kepandaian para politikus, mempengaruhi masyarakat. Hati-hati banyak politikus yang baik-baik tapi juga banyak polituk yang sontoloyo,” kata Jokowi.

“Kenapa untuk K2 selalu ada saja alasannya yang buat tidak bisa diangkat menjadi CPNS. Dana untuk Kelurahan Ada, Giliran Untuk Kami Banyak Alasannya,”

“Bahkan Asosiasi Wali Kota se-Indonesia (Apeksi) sudah berulang kali meminta agar dana tersebut diperjuangkan. Alhamdulillah tahun 2019 ini dapat dialokasikan,”

Dalam posisi ini pemerintah menunaikan kewajibannya untuk melakukan pemerataan pembangunan termasuk pembangunan masyarakat dalam wilayah kelurahan.