Cakada

KPU akan berkoordinasi dengan Polri terkait reformulasi persyaratan SKCK bagi calon kepala daerah. Hal itu terkait munculnya putusan MK.

Syarat maju sebagai calon kepala daerah kian longgar. Mahkamah Konstitusi kemarin (31/5) telah mengoreksi aturan Pasal 7 ayat 2 UU Pilkada terkait syarat calon.

Jazilul Fawaid menganggap rasional jika aturan pencalonan presiden dan wakil presiden hingga calon kepala daerah harus menjadi anggota partai politik.

Saya mohon masih sisa 25 hari kampanye ini sesuaikan dengan protokol kesehatan, gunakan hak pilih dan jangan sampai salah pilih

Hasil survei KPK pada 2018, sebanyak 82,3 persen calon kepala daerah menyatakan adanya donatur dalam pendanaan Pilkada.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menemukan banyaknya para calon kepala daerah yang lebih dominan melakukan kampanye secara tatap muka ke masyarakat.

“Kalau itu terjadi, sudah tentu akan korupsi dan tentu juga akan berakhir pada masalah hukum,” cetus Firli.

Memang pada saat pendaftaran 4-6 September ada banyak pelanggaran protokol kesehatan. Namun jumlah yang tertib terhadap protokol kesehatan jauh lebih banyak.

“Karena dari sisi pengaturan menindak kerumunan itu belum ada,” ujar Afifuddin dalam disukusi secara virtual di Jakarta, Sabtu (26/9).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau calon kepala daerah segara menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LKHPN). 

KPU bersama dengan DPR berencana melakukan revisi Pasal 63 PKPU Nomor 10/2020‎ yang berkaitan tentang dibolehkannya menggelar konser musik.

Beberapa pelanggaran tersebut diantaranya ada (kandidat) yang positif (Covid-19) saat mendaftar. Terjadinya kerumunan arak-arakan pendukung

Banyak yang akhirnya menggunakan sekolah untuk meraih suara para siswa yang menjadi pemilih pemula

“Laporan sampai dengan kemarin jumlahnya mencapai 60 calon dinyatakan positif Covid-19,” ujar Arief Budiman kepada wartawan, Jumat (11/9).

Pakta Integritas yang isinya bukan hanya siap menang dan siap kalah yang (seperti) selama ini.