Bpk

Sri Mulyani menjelaskan, jika kenaikan iuran dibatalkan, sementara PMN sudah ditransfer, maka itu akan menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Menurut BPK, kasus Jiwasraya tak bisa langsung dinilai akan berdampak sistemik, hingga hasil investigasi keluar.

Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mengatakan, melihat ada kejanggalan soal pengelolaan dana pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS).

“Jadi, 2023 harus selesai. Tidak boleh lebih dari tiga tahun,” kata Dito Ganinduto.

BPK menyebutkan bahwa pihaknya akan mempublikasi kerugian negara yang dilakukan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) pada akhir Februari ini.

“Ya saya mendengar ada isu korupsi di Asabri yang mungkin itu tidak kalah fantastisnya dengan kasus Jiwasraya, di atas Rp 10 triliun,”

Lebih dari lima tahun, kasus dugaan korupsi pengadaan tiga unit quay container crane yang menjerat RJ Lino masih jalan di tempat. KPK belum terima LHP dari BPK.

Ketua Komisi XI DPR Dito Ganinduto menjelaskan, Panja juga akan membahas permasalahan yang dialami AJB Bumiputera 1912, PT ASABRI, serta PT Bank Muamalat.

“Yakinlah setiap ada dugaan korupsi apalagi merugikan uang negara tentu kami kerja sama dengan BPK dan BPKP,” kata Firli.

Disepakati bahwa kita akan melakukan join invetigation jadi penyelidikan bersama. Di pihak BPK akan lakukan audit dan kemudian kita juga melakukan penyelidikan

“Kalau terkoordinasi (dengan) semua APH (aparat penegak hukum) bagus, kan tinggal berbagi peran dan saling dukung,” kata Wakil Ketua KPK Lili Pantuali Siregar

KPK bakal temui BPK untuk membahas kasus dugaan korupsi yang terjadi di PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri).

“Baru perkiraan, BPK sedang mengumpulkan data dan informasi di perkirakan potensi kerugian Rp 10-16 triliun,” kata anggota BPK Harry Azhar dihubungi JawaPos.com

Arya mengatakan, Kementerian BUMN terus mendukung dan mengikuti setiap proses pemeriksaan agar apat berjalan dengan baik.

“Kita harus komunikasi dengan BPK RI dulu. BPK RI yang mengetahui terkait dengan hasil audit,” kata Ketua KPK Firli Bahuri dikonfirmasi, Senin (13/1).