Boris Johnson

Minggu (1/12) Perdana Menteri Inggris Boris Johnson mengumumkan evaluasi terhadap 74 napiter yang bebas lebih awal.

Tanpa kejutan, ketua Partai Konservatif itu menjanjikan Inggris keluar dari Uni Eropa sebelum 31 Januari 2020.

Keinginan Perdana Menteri Inggris Boris Johnson terwujud. Selasa lalu (29/10) parlemen meloloskan mosi untuk mengadakan pemilu dini pada 12 Desember.

Senin (28/10) Presiden Komisi Eropa Donald Tusk mengundurkan tenggat Brexit hingga 31 Januari 2020.

Setelah Perdana Menteri Inggris Boris Johnson berhasil mengamankan kesepakatan dengan Uni Eropa, parlemen justru memperlambat laju mereka.

Kalah dalam pemungutan suara soal British Exit (Brexit) pada Sabtu (19/10) tidak membuat Perdana Menteri (PM) Inggris Boris Johnson melunak.

Proses perceraian Inggris dari Uni Eropa menemui babak baru. Inggris meraih kesepakatan dengan Uni Eropa pada Kamis (17/10).

Parlemen Inggris akan menggelar pertemuan khusus pada Sabtu (19/10) mendatang untuk membahas masa depan Brexit.

Proposal final Brexit dari Perdana Menteri Inggris Boris Johnson ditolak. Namun, Uni Eropa (UE) masih memberi Inggris kesempatan untuk merevisi isi proposal

Perdana Menteri Boris Johnson makin terdesak. Upayanya untuk keluar dari Uni Eropa pada 31 Oktober mendapat tantangan dari berbagai arah.

Come what may. Frasa tersebut keluar dari mulut politisi Konservatif, baik di sidang parlemen maupun konferensi partai.

Posisi Perdana Menteri (PM) Inggris Boris Johnson terancam. Oposisi berencana menggulingkannya dengan mosi tidak percaya.

Kabinet Perdana Menteri Inggris Boris Johnson keok. Selasa (24/9) Mahkamah Agung mengumumkan putusan yang terkait dengan gugatan penundaan sesi parlemen.

Perdana Menteri Inggris, Boris Johnson, terang-terangan mengatakan bahwa pihaknya mempertimbangkan bergabung dalam upaya militer di Teluk pimpinan Amerika

Inggris melalui babak penting minggu ini. Mahkamah Agung (MA) bakal mengumumkan putusan tentang gugatan penundaan sesi parlemen.