Bivitri susanti

NAIK gunung lekat dengan kehidupan Bivitri Susanti. Baru-baru ini, ahli hukum tata negara dari STHI Jentera itu menjelajahi Gunung Rinjani di NTB.

Putusan MK tidak memerinci apa saja yang perlu diperbaiki pada UU Cipta Kerja. Sebab, putusan MK hanya menyebut soal proses, bukan hasil.

Tidak dipungkiri bahwa banyak oknum-oknum kekerasan seksual adalah dosen. Mayoritas korbannya adalah mahasiswi.

“Dari ini saja saya terganggu, karena dalam hukum Indonesia, bukan begitu cara berpikirnya, jadi tidak semua yang tak diatur dalam UU menjadi boleh,” ujarnya.

Itu kesalahan fatal. Karena penomoran UU bukan hanya soal administrasi, tetapi punya makna pengumuman ke publik melalui penempatan suatu UU ke lembaran negara

“Iya, ini ‎melanggar iya. Ini praktik yang sangat buruk‎,” ujar Bivitri dalam diskusi secara virtual di Jakarta, Sabtu (17/10).

“Proses legislasi tidak dijalankan dengan baik, sesungguhnya ini telah melanggar azas negara hukum. Validitas undang-undang tergantung pada proses yang benar,”

Perppu akan lebih efektif ketimbang gugatan ke MK baik dari segi waktu maupun kepastian. Sebab, jika berharap pada JR, maka akan sangat tergantung hakim.

Saya agak kaget saudara Surya Paloh di media sosial mengatakan bahwa apabila Presiden mengeluarkan Perppu akan dilakukan impeachment.

“Ini hanya contoh untuk menunjukkan bahwa ini memang lazim dan sudah digunakan,” tegas Bivitri.

Tapi kalau kita lihat undang-undang pemilihan umum kalau calon legislatif boleh saja jadi caleg ketika keluar dari penjara asal mereka mengumumkan

“Jadi penanganan eggak usah lah ke Singapura, masa benjol seperti itu di bawa ke Singapura, apa dokter kita enggak ada yang hebat‎‎,” ujar Bivitri.