Bareskrim

Direktorat Siber (Dirsiber) Bareskrim Polri sudah mendapatkan identitas dua DPO kasus hoax server milik KPU. Berita hoax terkait server KPU yang sudah diatur untuk kemenangan pasangan calon petahana, Joko Widodo-Ma’ruf Amin.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) melaporkan tiga akun media sosial (medsos) ke Bareskrim Polri pada Kamis (4/4) malam. Laporan itu terkait viralnya video di medsos yang menyebut server ‎milik lembaga penyelenggara pemilu tersebut sudah diatur untuk memenangkan capres nomor urut 01 Jokowi-Ma’ruf Amin.

Bareskrim menyita uang siluman sebesar Rp 40 miliar. Uang itu diduga hasil tindak pidana pencucian uang. Kemarin uang itu disetorkan Kejari Serang ke kas negara

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu meminta agar kasus Andi tidak disalahartikan. Apalagi jika dikaitkan dengan politik hari ini.

Serikat Independen Rakyat Indonesia (SIRI) melaporkan Presiden Jokowi ke Bareskrim Polri. Mereka menilai calon presiden nomor urut 01 itu telah menyebarkan hoax

“Ali menyerang kehormatan Ketua Umum bahkan ujaran kebenciann pada partai dalam hal ini kader yang merasa terpanggil jiwanya karena ketum nya di lecehkan,”

COO PT Liga Indonesia Baru (LIB), Tigor Shalomboboy, menegaskan bahwa pemanggilan beberapa pejabat PT LIB oleh Satgas Antimafia Bola

Arief menyinggung, masyarakat yang menemukan informasi hoax tidak perlu koar-koar melalui media sosial. Namun langsung bertemu dengan pihak penyelenggara pemilu

“Maka hari ini kami akan melaporkan ke Bareskrim agar ditangkap siapa yang menyebarkan,” ucap Ketua Komisi Pemilihan Umum RI (KPU) Arief Budiman.

Dalam laporan tersebut, terlapor disangkakan melanggar Pasal 28 Ayat (1) juncto Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Ketua KPU Arief Budiman mengaku tidak punya wewenang untuk memanggil anak buah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu. Semua ia serahkan kepada pihak kepolisian.

Mendagri Tjahjo Kumolo mendatangi Bareskrim Mabes Polri untuk berkonsultasi terkait penanganan berita bohong alias hoax, fitnah, ujaran kebencian, dan isu SARA.