Bappenas

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa berkunjung ke beberapa kementerian/lembaga di Jakarta kemarin (15/1).

Setelah pramasterplan dan sayembara urban design selesai, tahap pemindahan ibu kota negara (IKN) memasuki penyusunan masterplan pembangunan fisik.

Diketahui sebanyak 81 persen responden menyatakan dengan tegas bahwa perusahaan harus turut serta dalam usaha menjawab masalah-masalah sosial dan lingkungan.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) akan menguji coba model kerja tersebut per 1 Januari 2020.

Pemerintah terus mempersiapkan aspek legal atau dasar hukum pemindahan ibu kota negara (IKN). Targetnya, rancangan undang-undang (RUU) IKN rampung pada 2020.

Financing hub tersebut akan mengoordinasikan dana-dana proyek SDGs di luar APBN. Misalnya CSR perusahaan, filantropi, dan zakat.

Dengan perkiraan anggaran sebesar Rp 466 triliun, pemindahan ibu kota negara diprediksi menyumbang pertumbuhan 0,1-0,2 persen dalam jangka panjang.

Pemerintah mengalokasikan dana proses pemindahan ibu kota negara (IKN) dari Jakarta ke Kalimantan Timur mulai tahun depan. Angkanya mencapai Rp 2 triliun.

“Kalau asap kan (tergantung) arah angin. Singapura pun kena asap, Kuala Lumpur kena asap. Terus kamu mau pindahkan Singapura sama Kuala Lumpur?” kata Bambrodj.

pihaknya akan mengkaji secara mendalam terkait kebutuhan biaya pembangunan ibu kota baru tersebut. Harapannya, agar pembangunan ibu kota baru bisa lebih optimal

“Bagaimana penggunaan aset yang ada (di Kalimantan) sekarang ini itu semuanya masuk di dalam rencana, yang nanti akan kami kaji secara matang,” kata Sri Mulyani

Pemerintah mewacanakan, pada tahap pertama akan memindahkan sekitar 200 ribu kepala keluarga (KK) Aparatur Sipil Negara (ASN).

Selain kebakaran hutan, Data Greenpeace sepanjang tahun 2001-2008 menunjukkan, sekitar 3,8 juta hutan tua di Kalimantan telah menghilang.

Besaran indeks modal manusia atau Human Capital Index (HCI) yang sebesar 0,53 tersebut menempatkan Indonesia pada peringkat 87 dari 157 negara.

“DAK itu harusnya lebih besar dan dibuat tepat sasaran, sehingga memberikan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dibandingkan DAU,” kata Bambang.