Bappenas

Pemerintah terus mempersiapkan aspek legal atau dasar hukum pemindahan ibu kota negara (IKN). Targetnya, rancangan undang-undang (RUU) IKN rampung pada 2020.

Financing hub tersebut akan mengoordinasikan dana-dana proyek SDGs di luar APBN. Misalnya CSR perusahaan, filantropi, dan zakat.

Dengan perkiraan anggaran sebesar Rp 466 triliun, pemindahan ibu kota negara diprediksi menyumbang pertumbuhan 0,1-0,2 persen dalam jangka panjang.

Pemerintah mengalokasikan dana proses pemindahan ibu kota negara (IKN) dari Jakarta ke Kalimantan Timur mulai tahun depan. Angkanya mencapai Rp 2 triliun.

“Kalau asap kan (tergantung) arah angin. Singapura pun kena asap, Kuala Lumpur kena asap. Terus kamu mau pindahkan Singapura sama Kuala Lumpur?” kata Bambrodj.

pihaknya akan mengkaji secara mendalam terkait kebutuhan biaya pembangunan ibu kota baru tersebut. Harapannya, agar pembangunan ibu kota baru bisa lebih optimal

“Bagaimana penggunaan aset yang ada (di Kalimantan) sekarang ini itu semuanya masuk di dalam rencana, yang nanti akan kami kaji secara matang,” kata Sri Mulyani

Pemerintah mewacanakan, pada tahap pertama akan memindahkan sekitar 200 ribu kepala keluarga (KK) Aparatur Sipil Negara (ASN).

Selain kebakaran hutan, Data Greenpeace sepanjang tahun 2001-2008 menunjukkan, sekitar 3,8 juta hutan tua di Kalimantan telah menghilang.

Besaran indeks modal manusia atau Human Capital Index (HCI) yang sebesar 0,53 tersebut menempatkan Indonesia pada peringkat 87 dari 157 negara.

“DAK itu harusnya lebih besar dan dibuat tepat sasaran, sehingga memberikan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dibandingkan DAU,” kata Bambang.

Kementerian PPN atau Bappenas menilai belanja infrastruktur masih menjadi skala prioritas yang harus dilakukan pemerintah dalam beberapa tahun ke depan.

Bambang menyatakan, infrastruktur yang sudah ada tidak hanya memudahkan perjalanan. Pemanfaatan infrastuktur tersebut bertujuan membangun sentra industri

Ada dua skenario pembiayaan untuk pembangunan Ibu Kota baru, skenario pertama butuh dana Rp 466 triliun, sementara skenario kedua sebesar Rp 323 triliun.

“Kami siap untuk ditunjuk menjadi ibukota negara, karena sudah dirintis oleh Presiden Soekarno dengan meletakan batu pertama saat itu,” kata Sugianto.