Apindo

Anton J. Supit mengatakan, aturan yang baru disahkan oleh Kemenaker awal Maret itu dibuat untuk meminimalisasi angka PHK, bukan untuk menghentikan badai PHK.

Dia menyatakan, hampir semua sektor usaha punya potensi yang bisa digali. Namun, faktor yang terpenting adalah bagaimana menemukan pasar yang tepat.

Hariyadi Sukamdani menambahkan, penerapan konsep Lean Industry 4.0 menjadi cara paling efektif untuk meningkatkan keunggulan operasional industri.

“Harapannya kita tentu pemerintah mendorong regulasi yang memberikan insentif agar likuiditas terus terjaga di masyarakat,” katanya.

APINDO mengkhawatirkan pelayanan kesehatan bagi pekerja sebagai peserta BPJS Kesehatan terancam kualitas pelayanannya akibat sejumlah pengaturan dalam RUU.

Sebagai Ketua Umum Apindo, dia berharap kepemimpinan Jumhur akan meningkatkan kualitas KSPSI.

“Sejak awal, kita terus mendorong program kerakyatan seperti KUR, PNM Mekaar, dan Makmur dapat meningkat dan menjangkau lebih banyak para pelaku usaha,” katanya

“Investasi 2022 Rp 1.207 triliun. Itu naiknya luar biasa. Tetapi yang kita prihatin, penyerapannya cuma 1,3 juta orang,” kata Hariyadi.

Aprindo memproyeksikan penjualan ritel bisa tumbuh 4 sampai 4,5 persen pada 2023. Tahun ini bakal dipengaruhi sejumlah faktor, termasuk dimulainya tahun politik

“Kita mengimpor material kena PPN, belum dagang udah kena. Sedangkan, ketika FTA itu tarifnya nol, barang mereka ke Indonesia. Jadi, kenanya di ujung,” katanya.

“Jika kapasitas angkut diturunkan semisal 10 persen, jumlah perjalanan pergerakan barang dari industri akan bertambah 10 persen,” ujarnya.

Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani menyebut bahwa terbitnya Perppu Cipta Kerja menyulut masalah baru, soal upah minium.

Bisnis Outsourcing berperan penting dalam membuka lahan pekerjaan di tengah perubahan kebutuhan keterampilan dalam menghadapi Revolusi Industri 4.0.

Apindo menegaskan bahwa tingginya realisasi investasi di Indonesia saat ini tidak berbanding lurus dengan penyerapan tenaga kerja.

APINDO berharap perubahan substantif tersebut diletakkan dalam konteks reformasi ekonomi struktural untuk penciptaan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan.