alexametrics
Polemik E-KTP WNA Rawan Dipolitisasi
3 Maret 2019, 15:52:27 WIB

Polemik E-KTP WNA Rawan Dipolitisasi

Undang-Undang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk) tidak mengatur detail yang membedakan desain untuk WNA dan WNI. Untuk itu perlu ada regulasinya.

Berita Hari Ini

Polemik E-KTP WNA Rawan Dipolitisasi

3 Maret 2019, 15:52:27 WIB

Undang-Undang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk) tidak mengatur detail yang membedakan desain untuk WNA dan WNI. Untuk itu perlu ada regulasinya.

Solo

Tak Rekam e-KTP, Administrasi Kependudukan 848 Warga Solo Diblokir

12 Februari 2019, 11:10:34 WIB

Dengan pemblokiran tersebut, mereka tidak bisa mengakses pelayanan publik sampai administrasi kependudukannya diselesaikan.

Jawa Timur

Administrasi Kependudukan Bisa Diurus di Rumah Sakit

14 November 2018, 17:07:28 WIB

Pengurusan administrasi kependudukan tak lagi harus mendatangi kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil).

Administrasi Tidak Lengkap, Hak Pilih Terancam Hilang

8 Februari 2018, 01:30:47 WIB

Masyarakat Kabupaten Bojonegoro diminta segera melengkapi administrasi kependudukan. Hal itu dilakukan untuk persyaratan calon pemilih (capil) menjelang Pilkada

Tahun Ini, Pemkot Solo Hapuskan Denda Adminduk

3 Januari 2018, 22:50:39 WIB

Pemerintah Kota Solo berencana menghapuskan denda keterlambatan pengurusan administrasi kependudukan. Kebijakan ini ditujukan untuk meningkatkan kesadaran

Layanan Pertanahan Tetap ’’Juara’’, Paling Banyak Dilaporkan ke Ombudsman Republik Indonesia

5 Januari 2017, 20:27:32 WIB

JawaPos.com – Layanan publik di bidang pertanahan masih sering dikeluhkan. Berdasar data Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Jawa Timur, masalah pertanahan menduduki peringkat pertama yang paling sering diadukan. Sepanjang 2016, pengaduan yang masuk ke ORI Jatim mencapai 345…