alexametrics
Dewas Dinilai Tak Berpengaruh, Jokowi Tetap Harus Keluarkan Perppu
16 Desember 2019, 16:44:51 WIB

Dewas Dinilai Tak Berpengaruh, Jokowi Tetap Harus Keluarkan Perppu

Menjelang pengumuman Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), banyak isu bermunculan mengenai nama-nama kandidatnya. Seperti Yusril Ihza Mahendra,

Berita Hari Ini

Dewas Dinilai Tak Berpengaruh, Jokowi Tetap Harus Keluarkan Perppu

16 Desember 2019, 16:44:51 WIB

Menjelang pengumuman Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), banyak isu bermunculan mengenai nama-nama kandidatnya. Seperti Yusril Ihza Mahendra,

Hukuman Mati Dinilai Tak Membuat Efek Jera Bagi Koruptor

10 Desember 2019, 14:04:30 WIB

“Dicabut hak politiknya, dicabut rekeningnya, ini akan lebih menjerakan ketimbang hukuman mati,” tegas Fickar.

Komitmen MA Terhadap Pemberantasan Korupsi Dinilai Semakin Turun

3 Desember 2019, 18:54:24 WIB

“Harus ada tindakan tegas oleh otiritas (KY) terutama bagi hakim-hakim yang menyalahgunakan kewenangannya, terutama juga yang menjelang pensiun,” kata Fickar

Hakim PN Medan Diduga Dibunuh, MA Diminta Perketat Pengamanan Hakim

2 Desember 2019, 14:05:26 WIB

Kasus meninggalnya hakim sekaligus Humas Pengadilan Negeri (PN) Medan, Sumatera Utara Jamaluddin mendapat respons dari berbagai pihak.

Bahaya Jika MK Terkooptasi, Fickar: Pesta Korupsi Akan Dimulai Lagi

1 Desember 2019, 18:24:18 WIB

Kini bolanya ada ditangan hakim MK, apakah mereka bisa mempertahankan kemandiriannya ataukah mereka sudah terkooptasi oleh kekuasaan Presiden.

Presiden Jokowi Didesak untuk Kembalikan Marwah KPK

11 November 2019, 10:38:14 WIB

“Seharusnya Presiden Jokowi mengeluarkan Perppu mengembalikan posisi KPK sebagai lembaga independen,”

Emoh Keluarkan Perppu KPK, Jokowi Disebut Balas Budi ke Partai Koalisi

26 September 2019, 15:55:35 WIB

Fickar berharap Presiden Jokowi mau mengeluarkan Perppu KPK. Kecuali, Presiden Jokowi memang tengah ‘membalas budi’ partai-partai koalisi.

Abdul Fickar Hadjar: Pelemahan KPK Bisa Jadi Dimulai dari Pansel

13 Juli 2019, 18:07:17 WIB

Seleksi capim KPK oleh pansel mendapat kritik tajam. Pandangan pansel bahwa KPK harus terdiri atas unsur pemerintah dan masyarakat dianggap keliru.

Jokowi Diminta Cabut Keppres Remisi untuk Pembunuh Jurnalis

7 Februari 2019, 15:43:18 WIB

“Putusan pengadilan enggak bisa diubah oleh siapapun, seharusnya diubah dengan pengadilan lagi. Bukan Keppres,” kata pakar hukum pidana Universitas Tri Sakti

Tak Hanya Bencana, Hukuman Mati Diminta Berlaku Juga Bagi Tipikor Lain

2 Januari 2019, 10:13:16 WIB

“Dalam konteks KUHAP, dakwaan terhadap satu pasal tidak dapat diubah, artinya jika sudah didakwa penyuapan maka tidak dapat diubah,” kata Fikchar kepada JawaPos

Penerapan Hukuman Mati Bagi Tersangka Korupsi Terganjal Aturan HAM

1 Januari 2019, 15:14:17 WIB

Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar mengaku sangat miris terhadap korupsi yang dilakukan di Kementerian PUPR.

Yusril Masuk Tim Jokowi, Fickar : Bukti Tak Ada Akal Sehat di Politik

6 November 2018, 19:04:38 WIB

“Ini contoh dalam politik itu tidak ada etika, tidak ada akal sehat, semua bisa terjadi sepanjang ada kepentingan yang terakomodasi,” kata Fickar.

Sebut MK 'Goblok', Pakar Hukum: OSO Bisa Dipidana

1 Agustus 2018, 11:55:49 WIB

Pakar hukum dari Universitas Trisakti, Abdul Fikchar Hadjar menilai pernyataan Ketua Umum Partai Hanura merupakan bentuk penghinaan kepada lembaga peradilan

Perpres Stranas PK Terkesan Jadi Alat Kampanye Jokowi di Pilpres 2019

26 Juli 2018, 15:48:19 WIB

Abdul Fikchar Hadjar menilai, seharusnya Perpres Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi dapat dikeluarkan jauh sebelum tahun politik

Koruptor Ajukan PK, Tak Ada Lagi yang Ditakuti Usai Artidjo Pensiun

26 Juni 2018, 14:45:08 WIB

“Artidjo ditakuti dan disegani karena komitmen dan konsistensi menerapkan hukuman berat bagi para koruptor,” kata Fickar kepada JawaPos.com, Selasa (26/6).

Load More