pakar hukum tata negara

Margarito Kamis

Pakar: Kita Sedang Menciptakan Monster dan Mengundang Tirani Datang

“Dalam UU MD3 DPR tidak boleh dikritik, di KUHP Presiden tidak boleh dihina pula. Kita sedang menciptakan monster dan mengundang tirani datang," ucapnya.

politik
27/03/2018, 18:54 WIB

Pakar Hukum: Wakil Rakyat Tersangka, Sebaiknya Mundur

Pakar Hukum Tata Negara Universitas Brawijaya Malang, Dr Muchamad Ali Safa'at sarankan, para wakil rakyat di Kota Malang yang ditetapkan tersangka agar mundur

Berita di Sekitar Anda
22/03/2018, 12:10 WIB

Tak Mendidik, Yusril Minta KPK Stop Lawan DPR Lewat Opini Publik

JawaPos.com - Pengamat Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra menyarankan KPK melawan Pansus Angket di pengadilan. Itu lebih baik ketimbang melawannya dengan politik opini publik.“Putusan DPR ini jangan dilawan secara poltik dengan membangun opini di publik. Jadi kurang baik. Kalau ada...

nasional
10/07/2017, 19:11 WIB

Yusril: Dibentuk Lewat UU, DPR Sah Melakukan Angket Pada KPK

JawaPos.com - Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra menilai Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berhak melaksanakan hak angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).Menurutnya, DPR bisa mengangket KPK karena komisi antirasuah itu dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Karena...

politik
10/07/2017, 16:54 WIB

Tolak Pansus Hak Angket, Ini Yang Harus Dilakukan KPK

JawaPos.com - Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra mengkritisi keluhan yang disampaikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menolak Pansus Hak Angket yang digulirkan oleh DPR.Yusril berpendapat permintaan seperti itu tidak seharusnya dilakukan...

politik
13/06/2017, 13:15 WIB

Tangani Sengketa Pilkada, Yusril Desak Dibentuknya Peradilan Khusus  

JawaPos.com - Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra mendesak pemerintah dan DPR membentuk pengadilan khusus guna manangani sengketa hasil Pilkada. Itu sesuai amanat Pasal 157 UU tentang Perubahan UU Pilkada.Katanya, pengadilan khusus itu sangat penting untuk meningkatkan kualitas Pilkada...

hukum & kriminal
21/05/2017, 15:27 WIB

Yusril Ingatkan Pemerintah Soal Pembubaran HTI, Katanya...

JawaPos.com - Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra mengingatkan pemerintah harusnya mengambil langkah persuasif terlebih dahulu meyikapi keberadaan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Bukan dengan langsung menyatakan pembubaran organisasi masyarakat (Ormas) Islam tersebut.Kata dia,...

hukum & kriminal
08/05/2017, 19:08 WIB