alexametrics

PSBB Gresik: Banyak Yang Belum Bermasker dan Tetap Berboncengan

Pasien Terkonfirmasi Tambah Dua Orang
29 April 2020, 18:48:58 WIB

JawaPos.com – Pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Gresik untuk memutus mata rantai persebaran Covid-19 Selasa (28/4) resmi dimulai. Pada hari pertama, petugas gabungan yang menyebar di sejumlah checkpoint mendapati banyak pelanggar. Mulai tidak disiplin menggunakan masker hingga pelanggaran transportasi.

Pantauan Jawa Pos di checkpoint perbatasan Gresik-Surabaya, di wilayah Segoromadu, Kebomas, petugas dari berbagai unsur itu langsung bekerja sesuai tupoksi. Mobil dan motor pun diminta untuk berhenti. Antrean sempat terjadi. Mereka kemudian memeriksa satu per satu kendaraan maupun menegur pengendara motor yang tidak menggunakan masker.

Kepala Puskesmas Industri dr Widya yang ikut bertugas di lokasi checkpoint itu mengatakan, ada berlusin-lusin masker di pos checkpoint. Untuk tiga hari pertama, mereka yang tidak mengenakan masker diberi imbauan dulu, kemudian diberi masker. Tidak sedikit pengendara yang kesulitan mengenakan masker. Karena itu, petugas turun tangan untuk membantu.

”Kami juga sediakan hand sanitizer karena juga banyak pengendara yang tidak menggunakan sarung tangan,” ucapnya. Padahal, sesuai ketentuan dalam peraturan bupati tentang PSBB, saat bekerja dan berada di luar rumah harus mengenakan masker dan bersarung tangan.

Selain itu, petugas memelototi kendaraan dari luar kota. Terutama yang berpelat nomor bukan W (Gresik). Salah seorang yang terkena razia adalah Sherly Andiana. Perempuan berjilbab hitam itu mengaku ke Gresik karena sedang bertugas. ”Ini ada surat tugasnya,” ucap perempuan yang menggunakan kendaraan berpelat B itu.

Kanit Patroli Satlantas Polres Gresik Ipda Darwoyo yang turut berjaga di perbatasan Gresik-Surabaya di Segoromadu mengatakan, selama tiga hari pertama masih ada toleransi. Yakni, berupa teguran dan imbauan. Tetapi, setelah PSBB berjalan tiga hari, yang melanggar bakal dijatuhi sanksi sesuai aturan. ”Masih kami beri imbauan. Masih banyak yang tidak memakai masker maupun yang berboncengan,” ucapnya.

Sebelum menyebar ke 17 checkpoint di seluruh wilayah Kabupaten Gresik, para petugas gabungan itu mengikuti apel di halaman Pemkab Gresik. Setelah apel, Bupati Sambari Halim Radianto beserta jajaran Forkopimda Gresik pun meninjau sejumlah titik checkpoint. ”Kami ingin memastikan di checkpoint benar-benar siap dengan segala perlengkapan. Kemudian, kami juga meminta petugas yang berjaga agar humanis kepada masyarakat,” kata Sambari.

Masyarakat memang mesti mematuhi ketentuan dalam PSBB selama 14 hari ke depan. Termasuk, menaati ketentuan jam malam untuk tidak beraktivitas di luar mulai pukul 21.00 hingga 04.00. Tujuannya, tidak lain, mencegah persebaran virus korona. Sebab, kasus terkonfirmasi positif terus bertambah. Update data kemarin, jumlah pasien positif bertambah dua orang sehingga menjadi 24.

Tambahan pasien positif tersebut berasal dari Desa Karangandong, Driyorejo dan Desa Sidowungu, Menganti. ”Keduanya dirawat di Surabaya,” ucap drg Syaifuddin Ghozali, juru bicara Gugus Tugas Covid-19 Gresik.

Bupati Sambari Minta Kades Cairkan BLT dari Dana Desa

Pembatasan sosial berskala besar (PSBB) sudah berjalan hingga dua pekan ke depan. Namun, hingga kemarin kepastian bantuan bagi masyarakat terdampak pandemi Covid-19 itu masih gelap. Yang sudah terang, alokasi dana untuk program jaring pengaman sosial (JPS) itu lumayan besar. Yakni, mencapai Rp 210 miliar.

Sesuai kesepakatan antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Gresik dan tim anggaran pemkab pada Senin (27/4), dana sebesar itu akan bisa menyasar 116 ribu kepala keluarga (KK) terdampak atau orang miskin baru (OMB). Setiap KK akan mendapat kucuran dana tunai Rp 600.000 per bulan selama tiga bulan (April-Juni). Dengan demikian, total setiap KK mendapat Rp 1,8 juta.

Namun, catatan pentingnya, mereka yang menerima dana itu bukan KK yang sudah lebih dulu menerima bantuan lain dari pemerintah. Di antaranya, program keluarga harapan (PKH), bantuan pangan nontunai (BPNT), bantuan langsung tunai (BLT) dana desa, dan bantuan sosial.

Menurut anggota Banggar DPRD Gresik Musa, dalam rapat bersama tim pemkab sempat terjadi perdebatan tentang siapa yang berhak menerima JPS. Pemkab menunjukkan 14 indikator kemiskinan versi Kementerian Sosial (Kemensos). Salah satunya tentang luas bangunan rumah, kondisi bangunan, hingga tagihan listrik dan air. ”Tapi, JPS untuk membantu masyarakat terdampak bukan program panjang untuk pengentasan kemiskinan,” ujarnya.

Kalau bantuan Rp 1,8 juta tersebut tidak diberikan kepada KK yang sebelumnya sudah menerima bantuan, sebetulnya sekitar 80 persen KK di Kabupaten Gresik bisa dijangkau. Sebab, berdasar data BPS, jumlah KK se-Kabupaten Gresik 389.072. Total penerima bantuan yang sudah ada sebelumnya 173.952 KK. Nah, sasaran JPS sebanyak 116.000 KK. Dengan begitu, yang belum ter-cover tinggal 109.120 KK, yang memang sudah berkecukupan.

Sementara itu, Bupati Sambari Halim Radianto meminta para kepala desa (Kades) untuk segera mencairkan BLT dari dana desa (DD) kepada warganya. Pencairan tidak usah berbelit-belit, asalkan dapat dipertanggungjawabkan dengan jelas. Bahkan, bupati meminta minggu ini BLT dari DD harus cair. ”Segera lakukan musdes (musyawarah desa, Red) bersama para camat. Niat baik akan selalu mendapatkan jalan terbaik dan insya Allah diridai Allah SWT,” katanya. 

Data Penerima Program Bantuan

Jenis Program | Jumlah (KK)

PKH | 49.585

BPNT | 92.529

BLT dana desa | 16.020

Bansos tunai | 15.818

 

Saksikan video menarik berikut ini:

Editor : Dhimas Ginanjar

Reporter : yog/son/c11/hud

Alur Cerita Berita

Lihat Semua


Close Ads