JawaPos.com–Di balik kemegahan Surabaya sebagai kota metropolis dan terbesar kedua setelah Jakarta ternyata menyimpan fakta miris. Tenaga kesehatan (nakes) dari belasan klinik masih bergaji (take home pay/THP) kurang dari Rp 1 juta.
Ketua Asklin (Asosiasi Klinik) Surabaya Nana Indaryati menuturkan, nakes dengan gaji kurang Rp 1 juta ada di 15 klinik di Surabaya. Klasifikasi sesuai THP yang paling besar, lebih dari Rp 5 juta hanya ada 11 klinik di Surabaya.
”Padahal, standar upah minimum regional/kota (UMK) Surabaya pada 2023 sebesar Rp 4.525.479,19,” tutur Nana.
Karena itu, menurut dia, Asklin berharap ada perubahan kebijakan khusus penentuan fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) untuk pasien penerima bantuan iuran (PBI) BPJS Kesehatan. Klinik masuk dalam FKTP.
”Pasien PBI BPJS Kesehatan diharapkan bisa dipindahkan juga untuk berobat di klinik. Sehingga ada penambahan kapitasi dari PBI,” ujar Nana pada reses yang digelar Anggota Komisi B DPRD Surabaya Zuhrotul Mar’ah.
Per 3 Januari lalu, Dinas Kesehatan (Dinkes) Surabaya mencatat ada 942.277 orang Surabaya menerima BPJS Kesehatan PBI. Yang dibiayai Pemkot Surabaya dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
Sementara itu, Kepala Bidang Penjaminan Manfaat Primer BPJS Kesehatan Cabang Surabaya Eka Wahyudi mengatakan, berdasar catatan dari BPJS Kesehatan Surabaya ada ratusan FKTP. Antara lain, 63 puskesmas, 85 klinik swasta, 43 dokter praktik perorangan (DPP), 19 dokter didi, 13 klinik TNI, dan 6 klinik Polri.
”Total 229 FTKP. Persentase klinik swasta di Surabaya itu 37,12 persen. Terbesar di jajaran FKTP lain,” jelas Nana.
Di balik kemegahan Surabaya sebagai kota metropolis dan terbesar kedua setelah Jakarta ternyata menyimpan fakta miris. Tenaga kesehatan (nakes) dari belasan klinik masih bergaji kurang dari Rp 1 juta.
