alexametrics

Soal Video Banteng Ketaton Kecam Risma, Polisi Harus Turun Tangan

27 November 2020, 16:56:21 WIB

JawaPos.com–Video belasan orang yang melontarkan kata-kata kasar kepada Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dikecam banyak pihak. Dalam video yang viral sejak Kamis (26/11) itu, terlihat belasan orang beratribut Banteng Ketaton.

Menurut Dian Noeswantari, peneliti HAM yang bekerja di Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Surabaya (Pusham Ubaya) Surabaya, video itu menunjukkan telah terjadi ujaran kebencian yang dilakukan sekelompok orang, terhadap Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. Soal ujaran kebencian sebagaimana telah dimuat dalam pasal 19 Konvensi Hak-hak Sipil dan Politik, telah diratifikasi menjadi Undang Undang Nomor 12 Tahun 2015.

”Ujaran kebencian atau hatred, jika dibiarkan terjadi terus-menerus, akan bertumbuh menjadi hate crime atau kejahatan yang tergolong dalam tindak pidana kebencian, yang masih belum ada kodifikasinya dalam sistem hukum di Indonesia,” tutur Dian pada Jumat (27/11).

Dian memaparkan, terdapat beberapa poin yang tertulis dalam pasal 19 Konvensi Hak-hak Sipil dan Politik. Di antaranya yakni, setiap orang berhak untuk berpendapat tanpa campur tangan. Kemudian setiap orang berhak atas kebebasan berekspresi.

”Hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima, dan menyebarkan informasi serta gagasan dalam bentuk apa pun, tanpa memandang batas negara, baik secara lisan, tertulis atau cetak, dalam bentuk seni, atau melalui media lain yang dipilih,” kata Dian yang juga anggota Sepaham Indonesia (Serikat Pengajar/Peneliti HAM).

Atas video tersebut, Dian pun melakukan refleksi pada kejadian apartheid di Afrika Selatan serta tindak pidana genosida Rwanda. Tindak kejahatan demikian itu diawali dengan berbagai peristiwa yang mengarah pada hatred, yang bereskalasi menjadi hate crimes.

Tindakan tersebut, lanjut Dian, memuncak pada tindak pidana rasial atau apartheid di Afrika Selatan dan tindak pidana kejahatan atas kemanusian, genosida di Rwanda. ”Oleh karena itu, aparat kepolisian perlu bertindak cepat, agar tidak terjadi kejadian serupa di Afrika Selatan atau Rwanda,” tegas Dian.

Dia mengakui, kebebasan berekspresi dijamin oleh negara. Namun, sudah seharusnya pelaksanaan ekspresi tersebut dilakukan dengan menghormati hak dan reputasi orang lain.

”Dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia yang multikultur, pemerintah dan aparat kepolisian perlu bertindak cepat dan tegas untuk menangani ujaran demikian, agar tidak meluas dan menjadi tindak pidana kejahatan ujaran kebencian,” papar Dian.

Saksikan video menarik berikuta ini:

Editor : Latu Ratri Mubyarsah

Reporter : Rafika Rachma Maulidini

Saksikan video menarik berikut ini: