alexametrics

410 Guru PPPK Tunggu SK, Pemkot Surabaya Minta Pengajar Tidak Resah

27 Mei 2022, 19:26:41 WIB

JawaPos.com – Sebanyak 410 guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) masih menunggu surat keputusan (SK) pengangkatan. Mereka merupakan guru PPPK hasil seleksi 2021. Adapun 470 guru lainnya sudah memperoleh SK Selasa (24/5) lalu.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Surabaya Rachmad Basari meminta guru PPPK tak perlu resah. Dia memastikan SK pengangkatan tahap kedua segera diberikan. Rencananya diserahkan pada 1 Juni nanti. ’’Jumlah penerima tahap kedua 410 orang,’’ jelas Basari Kamis (26/5).

Dia menyampaikan, 410 guru PPPK sudah dinyatakan lulus seleksi oleh Kemen PAN-RB. Setelah nomor induk pegawai (NIP) dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) keluar, barulah wali kota menerbitkan SK pengangkatan. Bahkan, SK pengangkatan 410 guru PPPK tersebut sudah turun. Tinggal diproses di bagian kepegawaian Pemkot Surabaya. ’’SK tinggal diserahterimakan secepatnya,’’ jelas Basari.

Diketahui, seleksi guru PPPK 2021 diikuti 1.617 peserta. Mereka yang ikut seleksi sudah memenuhi persyaratan minimal tiga tahun menjadi tenaga kontrak di lingkungan Pemkot Surabaya. Basari mengungkapkan, dari 1.617 peserta itu, masih ada tahap selanjutnya, yakni tahap ketiga.

Tetapi, pemkot masih menunggu pengumuman jumlah total guru lolos seleksi di tahap ketiga dari pemerintah pusat. ’’Tahap ketiga ini kami masih menunggu. Semua formasi bergantung pemerintah pusat,’’ paparnya.

Kepala Dinas Pendidikan (Kadispendik) Kota Surabaya Yusuf Masruh mengatakan, para guru PPPK yang telah menerima SK bisa segera mengajar. Mereka adalah guru kelas di sekolah dasar (SD) dan guru mata pelajaran di jenjang SMP. ’’Sudah ada pembagian sehingga bisa langsung mengajar sesuai tugasnya. Tahun ajaran baru sudah aktif,’’ papar Yusuf.

Sementara itu, DPRD Surabaya punya versi berbeda terkait jumlah guru PPPK tahap kedua yang belum mendapat SK. Ketua Komisi D DPRD Surabaya Khusnul Khotimah mengatakan, jumlahnya 413 orang. Menurut dia, angka itu diketahui setelah ada beberapa guru yang mengadu kepada politikus PDI Perjuangan tersebut. Jumlah itu lebih sedikit jika dibandingkan dengan penerimaan PPPK tahap pertama. Yakni, 470 guru.

Menurut Khusnul, lambatnya pemberian SK itu berdampak terhadap para guru PPPK. Sebab, ketika dinyatakan lolos seleksi PPPK, guru harus angkat kaki dari institusi pendidikan sebelumnya. Mayoritas guru PPPK berasal dari sekolah swasta. ’’Selama SK belum dikantongi, guru-guru itu menganggur,’’ ujar Khusnul.

Wakil ketua DPC PDI Perjuangan itu menyampaikan, pihaknya mendapatkan informasi bahwa saat ini SK sedang proses pengajuan NIP ke BKN. Karena itu, dia mendorong BKN untuk mempercepat proses administrasi guru-guru PPPK tersebut.

Terpisah, Wakil Ketua Komisi D Ajeng Wira Wati menilai, keterlambatan proses administrasi pemberian SK tidak hanya merugikan kesejahteraan guru. Namun, lanjut dia, proses belajar-mengajar (PBM) juga tersendat. Padahal, kota sekelas Surabaya masih kekurangan guru.

Editor : Dhimas Ginanjar

Reporter : mar/sam/c7/git

Saksikan video menarik berikut ini:


Close Ads