JawaPos.com- Dewan mengusulkan pembangunan jalan lingkar luar timur (JLLT) Surabaya tak hanya memakai APBD. Pengerjaannya juga bisa dibantu dari dana pemerintah pusat. Dengan cara itu, pembangunan akses yang membentang hingga perbatasan Sidoarjo tersebut bakal cepat selesai.
Wakil Ketua Komisi C DPRD Surabaya Aning Rahmawati menyarankan pemkot untuk aktif berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Dengan demikian, APBN juga bisa digelontor untuk mempercepat pembangunan infrastruktur sepanjang 16,8 kilometer itu. ”Dengan penyertaan APBN, JLLT bisa rampung lebih cepat,” kata Aning.
Jika tidak ada tindakan luar biasa, sangat mustahil proyek itu segera terhubung. Padahal, warga sangat membutuhkan akses tersebut. Di sisi lain, JLLT juga tidak mungkin tuntas dalam satu periode kepemimpinan wali kota. Tapi, harus dilanjutkan oleh wali kota berikutnya.
”Maka, proyek ini harus diteruskan secara berkesinambungan,” kata Ketua Komisi C Baktiono.
Abdul Ghoni Mukhlas Ni’am, anggota komisi C, menyampaikan bahwa kebutuhan anggaran pembebasan lahan saja sangat besar. Yaitu, sampai Rp 7 triliun. Anggaran itu bakal sangat menguras APBD. ”APBD tidak mungkin semua untuk JLLT. Karena banyak kebutuhan lain yang harus dipikirkan,” ujarnya.
Nah, adanya dana pendamping dari pusat diharapkan bisa meringankan beban APBD. Menurut dia, sangat logis kalau pusat ikut membantu proyek JLLT. Sebab, banyak objek vital nasional yang akan terhubung. Misalnya, Pelabuhan Tanjung Perak, Jembatan Suramadu, hingga Bandara Internasional Juanda. ”JLLT akan menghubungkan tiga objek vital nasional,” paparnya.
JLLT pun punya arti penting dalam menyokong kemajuan metropolis. Selain meningkatkan mobilitas, tersambungnya akses baru tersebut juga bisa membuka kawasan perekonomian baru. Ekonomi warga juga makin berkembang.
