alexametrics

Sebanyak 2.792 Aset Pemkot Surabaya Belum Bersertifikat

26 September 2021, 06:07:11 WIB

JawaPos.com–Sebanyak 2.792 dari total 4.435 aset milik Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, Jawa Timur (Jatim), hingga saat ini belum bersertifikat.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan (DPUBMP) Kota Surabaya Erna Purnawati mengatakan, saat ini, pihaknya sudah mengajukan permohonan sertifikat sebanyak 934 aset yang masih dalam proses sertifikasi. ”Sampai saat ini, dari total 4.435 aset Pemkot Surabaya, ada sebanyak 1.643 aset yang sudah bersertifikat. Sedangkan, 2.792 lainnya masih belum bersertifikat,” kata Erna seperti dilansir dari Antara di Surabaya.

Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah (DPBT) Surabaya Maria Theresia Ekawati Rahayu mengatakan, Pemkot Surabaya menerima sebanyak 159 sertifikat hak pakai (SHP) dari Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Surabaya I dan II. SHP yang terdiri atas sertifikat tanah aset pemkot berupa jalan dan saluran serta lainnya itu, diserahkan kepada Pemkot Surabaya pada Jumat (24/9).

”Sertifikat tanah aset pemkot berupa jalan dan saluran itu prosesnya melalui DPUBMP Surabaya. Kalau tanah dan bangunan ada di DPBT,” terang Maria.

Dia menyebut, berdasar Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, terdapat tiga bentuk pengamanan aset. Yakni pengamanan fisik, pengamanan administrasi, dan pengamanan hukum. Sertifikasi merupakan bentuk dari pengaman hukum terhadap aset Pemkot Surabaya.

Sesuai amanat Permendagri Nomor 19 Tahun 2016, menurut dia, Pemkot Surabaya wajib mensertifikasi tanah asetnya secara bertahap. Oleh karena itu, telah diserahkan sertifikat tanah aset Pemkot Surabaya oleh Kantor Pertanahan Surabaya I dan II.

Maria menjelaskan, terdapat tiga tahap sertifikasi aset. Pertama, Pemkot Surabaya membuat permohonan surat ukur. Apabila surat ukur sudah terbit, akan diterbitkan surat keputusan (SK) pemberian hak atas tanah. Terakhir, setelah SK pemberian hak atas tanah terbit, barulah sertifikatnya diterbitkan.

”Jadi, sertifikasi ini adalah dalam rangka pengamanan aset Pemkot Surabaya yang merupakan bukti kepemilikan tanah aset pemkot. Selain itu, di KPK itu kan ada tim koordinasi dan supervisi. Nah, itu setiap bulan kami dimonitor terkait dengan capaian sertifikasi, termasuk semua kabupaten/kota di Indonesia,” papar Maria.

Editor : Latu Ratri Mubyarsah

Reporter : Antara

Saksikan video menarik berikut ini:




Close Ads