Soal UMK 2023, Disnaker: Pengusaha-Buruh Sepakat untuk Tidak Sepakat

25 November 2022, 09:54:45 WIB

JawaPos.com- Besaran upah minimum kabupaten (UMK) Sidoarjo tahun 2023 belum juga diputuskan. Kalangan pengusaha ingin tidak ada kenaikan UMK, sedangkan pihak buruh minta kenaikan 13 persen.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Sidoarjo Ainun Amalia menyatakan, pihaknya sudah mempertemukan antara pengusaha dan buruh. ’’Hasilnya sepakat untuk tidak sepakat. Karena masing-masing punya hitungan sendiri,’’ kata Ainun.

Dia menyebutkan, pihak pengusaha ingin tidak ada kenaikan. Sebab, menurut dia, UMK Sidoarjo 2022 dengan nilai Rp 4,368 juta sudah berada pada nilai batas atas upah minimum kabupaten sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Sementara itu, pihak buruh juga punya hitungan sendiri. ’’Jika nanti tidak ada titik temu, hasil dari hitungan pengusaha maupun buruh kami sampaikan ke Pak Bupati,’’ jelas Ainun.

Nanti, lanjut dia, bupati Sidoarjo yang akan menetapkan dan mengusulkan ke gubernur Jatim berapa nilai UMK Sidoarjo. ’’Disampaikan ke Ibu Gubernur pada 29 November,’’ jelasnya.

Ketua Serikat Buruh Muslim Indonesia (Sarbumusi) Sidoarjo Ahmad Yani, menyebutkan, buruh ingin ada kenaikan 13 persen. ’’Tuntutan kami dari awal sampai saat ini tetap. Yakni, 13 persen atau menjadi Rp 4,9 juta,’’ katanya.

Faktor utama adalah kenaikan bahan bakar minyak (BBM) sebanyak 30 persen. ’’Sehingga kebutuhan pokok naik. Selain itu, saat ini ada Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 yang memberikan kewenangan diskresi pada pemerintah daerah dalam penetapan upah,’’ jelasnya.

Sebelumnya, disnaker menyimulasikan tahun ini ada kenaikan upah sebanyak 7 persen. Menanggapi hal itu, Yani menyebutkan bahwa buruh masih keberatan dan tetap mendorong untuk naik sesuai usulan buruh. ’’Namun, perkembangan ke depan juga kami akan komunikasikan bersama aliansi serikat pekerja atau serikat buruh,’’ katanya.

Beda halnya dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sidoarjo. Ketua Apindo Sidoarjo Sukiyanto menyatakan, pengusaha merasa berat jika ada kenaikan UMK. Dia ingin perhitungan upah bisa tetap sesuai PP Nomor 36 Tahun 2021. Namun, pihaknya akan mengikuti keputusan pemerintah.

’’Kalau memang sudah menjadi aturan dan ditetapkan, mau tidak mau pengusaha akan mengikuti,’’ katanya.

Asalkan keputusan tersebut memang sudah sesuai dengan aturan yang ada. Kalau tidak sesuai dengan undang-undangnya, pihaknya juga punya hak untuk tidak terima dengan cara hukum.

Sukiyanto menegaskan, jika ada kenaikan UMK maka tentu akan ada efisiensi. ’’Efisiensi sudah pasti,’’ katanya. Apalagi ke depan, menurut dia, banyak usaha padat karya yang akan melakukan efisiensi karena semakin banyaknya kemunculan teknologi.

Editor : M. Sholahuddin

Reporter : uzi/c12/any

Saksikan video menarik berikut ini:


Close Ads