alexametrics

Tiga Kali Pertemuan Tetap Deadlock, Warga Minta Lokasi SPBU Dipindah

24 Oktober 2019, 08:29:01 WIB

JawaPos.com – Keberatan warga terkait dengan adanya aktivitas pembangunan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di kawasan Jalan Raya Darmo Permai terus bergulir. Kemarin (22/10) perwakilan warga, BP-AKR, dan perangkat setempat bertemu di kantor Kecamatan Dukuh Pakis, Jalan Mayjen HR Muhammad. Warga tetap bersikukuh agar lokasi SPBU itu dipindahkan.

Pertemuan tersebut berlangsung sejak pukul 10.00. Kedua pihak saling melontarkan pendapat. Warga meminta penjelasan soal izin lingkungan SPBU yang diperoleh. Mereka merasa tidak pernah memberikan persetujuan terkait aktivitas pembangunan SPBU itu.

Secara garis besar, ada dua alasan yang mendasari penolakan pembangunan SPBU tersebut. Yakni, berdekatan dengan area permukiman warga dan dampak negatif yang mungkin terjadi ke depannya. ’’Ini pertemuan yang sudah kesekian kali. Jangan dipaksakan jika memang kehendak warga seperti itu,’’ kata Edwin Napitupulu, kuasa hukum warga.

Dia mengatakan, kompleks pembangunan SPBU itu berdempetan dengan rumah tinggal. Padahal, pembangunan tersebut berkaitan dengan aktivitas yang berisiko seperti pengisian bahan bakar. Karena itu, kemungkinan terjadinya force majeure sewaktu-waktu penting untuk ditelaah.

Selain itu, warga mempersoalkan pemasangan papan pengumuman usaha atau kegiatan wajib upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UKL-UPL) yang dinilai tidak terpantau masyarakat sekitar. Padahal, pengumuman itu harus diumumkan dengan jelas lewat multimedia atau pemasangan papan di lokasi usaha.

’’Intinya, SPBU itu memang diminta warga untuk pindah loaksi. Itu enggak bisa ditawar lagi,’’ katanya. Pertemuan tersebut, lanjut dia, merupakan yang terakhir. Namun, pihaknya juga tidak menolak jika tim internal BP-AKR meminta dilangsungkan pertemuan kembali. Syaratnya, keputusan warga tidak bisa diganggu gugat.

Sementara itu, Lurah Prada Kali Kendal Hajar Sulistyono mengatakan bahwa selama ini pemkot sudah berupaya memfasilitasi pertemuan kedua pihak. Mediasi pun sudah dilangsungkan dengan maksimal. Sudah tiga kali mereka berdiskusi bersama. Pemkot juga tidak ingin persoalan semacam itu terjadi berlarut-larut.

’’Kemarin seharusnya pertemuan terakhir. Tapi masih deadlock. Hanya bergulat pada pokok masalah,’’ katanya. Pihaknya pun mengembalikan persoalan itu kepada para stakeholder. Namun, perangkat setempat tetap akan membantu perkembangan lanjutan jika memang dibutuhkan.

Meski begitu, sifatnya tetap hanya mediasi. Hajar berharap segera ada solusi yang pas bagi warga dan pihak SPBU. ’’Ini kan ada investor yang masuk. Artinya, positif dari segi perekonomian. Tapi, permintaan warga sekitar juga tidak boleh diabaikan,’’ paparnya

Rencanakan Wadul Dewan dan Ombudsman

Ketidakpuasan warga atas hasil rapat kemarin membuat mereka berancang-ancang menempuh jalur lain. Warga berencana wadul ke DPRD Kota Surabaya dan Ombudsman Provinsi Jawa Timur. Jika memang masih deadlock, jalur hukum bakal menjadi upaya terakhir yang akan ditempuh.

Anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya Arif Fathoni menyatakan, pihaknya mempersilakan warga terdampak pembangunan SPBU di kawasan Raya Darmo Permai mengadu ke dewan dan menjelaskan pokok permasalahannya. Sebab, pertemuan sebelumnya antara kedua pihak tidak mencapai kata sepakat. ’’Nanti kami bahas dan dicarikan formulanya. Artinya, tidak melanggar regulasi dan memberatkan salah satu pihak,” katanya.

Di sisi lain, Syahran Wahab, brand and comms manager PT Aneka Petroindo Raya (APR), menambahkan, pihaknya sudah menggelar pertemuan dengan perangkat setempat, warga terdampak, dan polisi. Perusahaan berupaya menyelaraskan pemahaman dengan warga soal aktivitas pembangunan SPBU BP-AKR. ’’Kami sudah bertemu dinas lingkungan hidup juga. Intinya, izin kami tidak bermasalah. Segala dokumennya juga lengkap,” katanya. Pihaknya menyatakan akan tetap melanjutkan konstruksi SPBU di lokasi.

Keraguan masyarakat soal keamanan di sekitar lokasi SPBU pun sudah ditepis dengan survei yang dilakukan. Apalagi, UKL-UPL dan izin lingkungan sudah dikantongi. Artinya, dampak lingkungan yang terjadi sudah ditelaah

Editor : Dhimas Ginanjar

Reporter : dan/c17/c15/tia



Close Ads