alexametrics

Dispendukcapil Keluarkan Akta Perkawinan Berdasar Putusan Pengadilan

23 Juni 2022, 14:11:58 WIB

JawaPos.com – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surabaya sudah menerbitkan akta perkawinan untuk ZA dan EDS, pasangan suami istri (pasutri) yang menikah beda agama.

Akta perkawinan mereka diterbitkan pada 9 Juni lalu. Kadispendukcapil Surabaya Agus Imam Sonhaji menyampaikan bahwa dokumen itu diterbitkan setelah keluar putusan Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. Langkah tersebut didasarkan pada Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. “Sebagai elemen pemerintah, kami bertindak berdasar undang-undang,” kata Agus kemarin (22/6).

Agus menceritakan, ZA, pengantin laki-laki beragama Islam, dan EDS, pengantin perempuan beragama Kristen, mengajukan akta perkawinan ke Dispendukcapil Surabaya. Permohonan pertama diajukan pada 25 Maret 2022.

Setelah melakukan kajian, dispendukcapil pun mengembalikan permohonan itu pada 29 Maret. ’’Akta perkawinan tidak bisa diterbitkan karena tidak cukup persyaratan. Yaitu, berupa putusan pengadilan,’’ jelas Agus.

Pada hari yang sama atau 29 Maret, ZA dan EDS kembali memasukkan permohonan. Tapi, pada hari itu juga permohonan dikembalikan lagi. Lalu, pada 26 Mei, ZA dan EDS kembali memasukkan permohonan pencatatan akta perkawinan. Kali ini disertai amar putusan pengadilan dari PN Surabaya.

Dispendukcapil pun mengabulkan permohonan dengan menerbitkan akta perkawinan. ’’Jadi, kami menerbitkan (akta perkawinan, Red) berdasar perintah pengadilan,’’ jelasnya.

Agus menegaskan, kebijakan itu didasarkan pada UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminduk. Tercantum pada pasal 35 huruf A bahwa pencatatan akta perkawinan bagi umat yang berbeda agama dapat dilakukan apabila ada penetapan dari pengadilan.

Artinya, akta perkawinan itu dikeluarkan dispendukcapil karena pihak pemohon sudah melengkapi dengan adanya putusan dari pengadilan. ’’Karena permohonan akta perkawinan pasutri beda agama itu sudah mencukupi ketentuan persyaratan yang berlaku di undang-undang, permohonan diproses dengan menerbitkan akta kelahiran,’’ katanya.

Terpisah, pakar hukum perdata Unair Faizal Kurniawan menyatakan, perkawinan beda agama sebenarnya tidak memenuhi syarat sahnya pernikahan sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Di dalam undang-undang tersebut diatur bahwa perkawinan harus dilakukan sesuai agama masing-masing.

Meski begitu, putusan pengadilan untuk menetapkan permohonan nikah beda agama sebenarnya justru dikeluarkan untuk mengamankan UU Perkawinan yang merupakan undang-undang pertama pasca masa kolonial yang bernuansa agamais tersebut. Pengadilan bisa menjembatani pasangan yang akan menikah beda agama karena mereka tidak bisa menikah di tempat lain.

Editor : Ilham Safutra

Reporter : mar/gas/c7/ttg

Saksikan video menarik berikut ini:


Close Ads