3.591 Pekerja Surabaya Bakal Terima Bansos, Bersumber dari APBD

22 September 2022, 13:48:00 WIB

JawaPos.com – Pemkot menyiapkan anggaran berlapis untuk mengantisipasi dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Selain bantuan langsung tunai (BLT) yang bersumber dari APBD, ada belanja bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat miskin. Dua anggaran itu dikelola Dinas Sosial (Dinsos) Kota Surabaya.

BLT BBM dialokasikan sebesar Rp 8,9 miliar. Dana tersebut berfungsi sebagai bantalan sosial kepada mereka yang terdampak kenaikan BBM bersubsidi. Anggaran itu akan disalurkan ke driver ojek online (ojol). Jumlah penerima 29.770 orang.

Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Reni Astuti menyampaikan, anggaran itu sudah disahkan dalam APBD Perubahan 2022. Selain ojol, ada penerima bantuan dari kelompok nelayan sebanyak 463 orang.

’’Ini akan diberikan kepada masyarakat terdampak,’’ kata Reni kemarin (21/9).

DPRD mendorong agar bantuan tersebut segera direalisasikan karena sangat dibutuhkan para penerima. Dinsos pun harus segera melakukan verifikasi di lapangan agar bisa tepat sasaran. ’’Kami berharap Oktober ini sudah bisa dieksekusi,’’ tegas politikus PKS itu.

Selain BLT, dinsos mengalokasikan anggaran lain. Yaitu, bansos untuk warga tidak mampu. Anggarannya berasal dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT). Nilainya Rp 3,6 miliar. Total penerima sebanyak 11.710 orang.

Jika digabungkan dengan BLT BBM, total anggaran untuk bantalan sosial sebesar Rp 12,5 miliar. Adapun total penerima secara keseluruhan sebanyak 41.943 orang.

Ketua Komisi D DPRD Surabaya Khusnul Khotimah meminta dinsos untuk mempercepat penyaluran. Caranya, bekerja sama dengan lintas sektor.

Bansos dari dana bagi hasil cukai, misalnya. Dinsos harus bekerja sama dengan dinas ketenagakerjaan (disnaker). Sebab, banyak penerima yang berasal dari para pekerja atau buruh yang bekerja di Surabaya. ’’Karena banyak sasaran bansos DBHCHT dari kalangan buruh,’’ jelas Khusnul.

Sejauh ini, jelas Khusnul, sudah ada 3.591 pekerja calon penerima. Mereka berasal dari delapan perusahaan. Penerima lainnya masih terus didata. Selain itu, bansos diberikan untuk masyarakat umum di luar kelompok pekerja. Dia berharap datanya tidak sampai sama dengan penerima bantuan subsidi upah (BSU) yang berasal dari Kemenaker.

’’Makanya, agar tepat sasaran, harus koordinasi dengan instansi lain. Bila perlu, buka call center,’’ imbuh Khusnul.

Anggota komisi D Hari Santosa mengingatkan, pendataan penerima BLT dan bansos harus selektif. Khususnya yang terkait dengan ojol. Sebab, tidak semua driver ojol yang beroperasi di metropolis adalah warga Surabaya. Banyak pelaku ojek online yang beroperasi di Surabaya berasal dari luar daerah. Karena itu, dinsos harus teliti dalam melakukan pendataan.

Bila perlu, dinsos harus melakukan survei ke rumah-rumah pelaku ojol. Kondisi perekonomian dan jumlah anggota keluarga perlu menjadi pertimbangan dalam memberikan bantuan. ’’Perlu koordinasi dengan dishub (dinas perhubungan, Red) karena pasti ada datanya,’’ jelas Hari.

ANGGARAN BERLAPIS BANTALAN SOSIAL

BLT BBM

– Anggaran Rp 8,9 miliar.

– Penerima 29.770 driver ojol dan 463 nelayan.

– Penerima mendapat Rp 150 ribu per orang.

Dana Bagi Hasil Cukai

– Nilai anggaran Rp 3,6 miliar.

– Total penerima 11.710 orang.

– Penerima dari pekerja 3.591 orang.

– Penerima lain berasal dari keluarga masyarakat miskin.

Sumber: Reportase Jawa Pos

Editor : Dhimas Ginanjar

Reporter : mar/c7/git

Saksikan video menarik berikut ini: