alexametrics

Target Rp 4 M, Setoran Parkir Gresik Rp 1,1 M, Dewan: Tidak Masuk Akal

22 Juni 2022, 12:33:10 WIB

JawaPos.com- Komisi III DPRD Gresik kembali menyoroti kebocoran pendapatan asli daerah (PAD) dari retribusi parkir di tepi jalan umum. Realisasi pendapatan parkir yang masih jauh dari target menggambarkan ketidakseriusan pemerintah dalam pengelolaan.

Hal tersebut terungkap saat kalangan legislatif menggelar rapat kerja dengan dinas perhubungan (dishub) Pemkab Gresik. ealam rangka menindaklanjuti laporan pertanggungjawaban (LKPj) pelaksanaan APBD Gresik 2021.

Dari target sebesar Rp 4 miliar dalam APBD Gresik 2021. ternyata hanya terealisasi Rp 1,1 miliar. Jika dipersentasekan, capaian tersebut hanya 28 persen. ’’Ini jelas tidak masuk akal, apalagi hampir setiap tahun selalu berulang,’’ ucap Ketua Komisi III DPRD Gresik Sulisno Irbansyah.

Politikus PDIP itu menyatakan, upaya Dishub Gresik untuk menekan kebocoran belum juga membuahkan hasil. Pihaknya pun berencana mengambil mesin parkir elektronik (e-parkir) untuk menguji kelayakannya. ’’Karena sudah lama. Apakah masih layak atau tidak. Makanya, mau diambil untuk diuji kelayakannya,” jelasnya.

Sebagaimana diketahui, proyek mesin e-parkir tersebut menelan anggaran Rp 5 miliar yang bersumber dari APBD 2018. Mesin tersebut pun masih terlihat di beberapa kawasan. Salah satunya di sepanjang Jalan Samanhudi, Kecamatan Kota. ’’Setidaknya ada 11 mesin yang mangkrak dan tidak berfungsi. Sangat disayangkan,’’ ujar Sulisno.

Hal senada disampaikan anggota Komisi III DPRD Gresik Lutfi Dhawan. Pihaknya kecewa lantaran Dishub Gresik tak kunjung melakukan evaluasi. Bahkan, dishub sering beralasan bahwa bocornya PAD dari retribusi parkir tepi jalan umum disebabkan oknum-oknum juru parkir (jukir) nakal.

’’Jangan hanya menyalahkan jukir nakal. Jika tidak ada langkah tegas dan langkah konkret untuk pembenahan, masalah tersebut tidak akan pernah selesai,” ujar dia.

Apalagi, lanjut Dhawam, terdapat 116 titik potensi parkir tepi jalan umum yang bisa dimaksimalkan untuk menambah PAD. Karena itu, diperlukan inovasi untuk menekan kebocoran.

’’Ada skema untuk memasang pagar pembatas dan palang pintu sebagai tempat khusus parkir di depan Pasar Kota Gresik. Sehingga parkir kendaraan, terutama roda dua, hanya satu jalur,” jelasnya.

Selain itu, petugas juru parkir akan dibayar sesuai dengan gaji tenaga harian lepas (THL). Pengelolaan parkir dengan sistem bagi hasil itu tidak menggandeng pihak ketiga. ’’Memang, tidak bisa dilakukan secara keseluruhan. Namun, ketika dishub menyatakan akan mengkaji dulu, kami memaknainya sebagai alasan klasik,’’ ujar dia.

Sebelumnya, dalam berbagai kesempatan, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perhubungan Pemkab Gresik Joyo Prawoto menyatakan, untuk menyukseskan penerapan sistem nontunai, ada tiga unsur pendukung. Yakni, masyarakat, juru parkir (jukir), dan pemerintah.

Namun, dalam perjalanannya, pihaknya juga melakukan monitoring dan evaluasi. Di lapangan, diketahui masih banyak warga yang belum memanfaatkan sistem cashless itu. ’’Ke depan, akan kami perbaiki terus,” ucapnya.

Joyo menyebutkan, pendapatan parkir tepi jalan umum tersebut rendah karena diduga masih banyak terjadi kebocoran. Pihaknya akan melakukan evaluasi dalam rangka mencari tahu capaian pendapatan yang masih jauh dari target. ’’Nanti kami evaluasi,’’ tandasnya.

Editor : M. Sholahuddin

Reporter : yog/c12/diq

Saksikan video menarik berikut ini: