alexametrics

Rekom Golkar untuk Machfud Arifin, Poros Ketiga Tak Mungkin Terbentuk

22 Maret 2020, 18:48:06 WIB

JawaPos.com – Partai Golkar akhirnya mengambil sikap untuk Pemilihan Wali Kota (Pilwali) Surabaya 2020. Partai berlambang pohon beringin itu memutuskan untuk merekomendasi Machfud Arifin sebagai calon wali kota Surabaya. Dengan demikian, ada tujuh partai politik (parpol) yang bakal menjadi pengusung mantan Kapolda Jatim tersebut.

Keputusan itu diambil pada Jumat (20/3) malam di kantor DPP (Dewan Pimpinan Pusat) Partai Golkar. Hal tersebut merupakan tindak lanjut atas pertemuan Machfud dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto tiga hari sebelumnya. ”Golkar sudah memberikan surat penetapan kepada beliau (Machfud Arifin, Red) untuk pilkada Surabaya,” ujar Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia Tandjung ketika dikonfirmasi Jawa Pos kemarin (21/3).

Ketua Komisi II DPR itu menyatakan, surat rekomendasi diberikan untuk memperkuat jaringan dan komunikasi politik dengan parpol lain. Golkar, kata Doli, berharap surat tersebut menjadi sesuatu yang berguna bagi calon yang direkomendasi. ”Mudah-mudahan ini bisa menjadi modal penting untuk memenangkan calon yang kami rekomendasi,” ucapnya.

Penetapan itu diambil melalui pertimbangan yang matang dan realistis. Secara perolehan kursi di parlemen, Golkar memang tidak bisa mengusung calon sendiri. Sebab, Golkar hanya memiliki lima kursi di DPRD Surabaya. Dibutuhkan koalisi untuk memenuhi syarat minimal, yakni sepuluh kursi untuk mengusung calon wali kota.

Di sisi lain, Ketua DPD II Golkar Surabaya Blegur Prijanggono mengaku sudah mendapat informasi itu. Seharusnya dia dijadwalkan ikut mendampingi saat Machfud ke Jakarta lagi pada Jumat lalu. ”Tapi, karena saya ada musibah, jadi harus ke Malang,” katanya.

Anggota Komisi C DPRD Jatim itu memastikan bahwa semua kader dan pengurus akan mematuhi segala keputusan dan penetapan dari DPP. Mesin politik parpol akan disiapkan untuk memenangkan calon yang sudah ditetapkan pengurus pusat. ”Apa pun keputusannya harus dilaksanakan,” tuturnya.

Menurut Blegur, segala keputusan terkait pemilihan kepala daerah (pilkada) merupakan wewenang pengurus pusat. Pengurus di tingkat DPD II kota/kabupaten wajib tunduk atas keputusan tersebut. ”Pasti, tentu akan kami jalankan keputusan itu, khususnya untuk menang,” tegasnya.

Seperti diketahui, nama Machfud memang masuk dalam penjaringan internal Partai Golkar bersama Zahrul Azhar As’ad alias Gus Hans. Dua nama tersebut diproses sesuai mekanisme di internal partai. ”Prinsipnya, semua prosedur sudah dijalankan dan keputusan akhir memang ada di DPP,” kata Blegur.

Masuknya Golkar dalam koalisi pengusung Machfud Arifin membuat peluang terbentuknya poros ketiga tidak mungkin terjadi. Sebab, tinggal dua partai yang belum mengambil sikap, yakni PSI dan PKS.

Hingga saat ini pengurus DPD PSI Surabaya maupun DPW PSI Jatim belum bisa mengambil sikap. Sebab, proses konvensi masih berjalan. ”Kami harus menghargai para bakal calon yang sudah ikut konvensi sejak awal,” tutur Ketua DPW PSI Jatim Shobikin.

Dia mengakui bahwa peta politik serta konstelasi yang berkembang memang cukup dinamis. Namun, pengurus di daerah tidak bisa mengambil keputusan sepihak.

Editor : Dhimas Ginanjar

Reporter : adi/c9/ano



Close Ads