alexametrics

Selebaran Pribumi-Nonpribumi bikin Resah, Ketua RW Minta Maaf

22 Januari 2020, 10:00:48 WIB

JawaPos.com – Polemik terkait penarikan iuran yang dianggap rasis di RW 3 Bangkingan, Lakarsantri, sudah berakhir. Dimediasi Polrestabes Surabaya, Ketua RW 3 Paran berikut tiga ketua RT meminta maaf secara terbuka kepada masyarakat melalui akun media sosial resmi Humas Polrestabes Surabaya. Selain itu, mereka menyatakan mencabut aturan tersebut untuk kemudian dibahas lagi.

Kontroversi berawal ketika di WhatsApp Group beredar penarikan iuran rasis di RW3 Kelurahan Bangkingan. Sejumlah pelaku usaha merasa tidak pernah dilibatkan dalam pembahasan tarikan iuran tersebut. Perangkat kecamatan setempat bakal memanggil lurah dan beberapa perangkat RT/RW yang menandatangani surat itu.

Dalam surat itu, terdapat 21 poin keputusan yang perlu ditaati. Ada beberapa pihak yang disebut dan diwajibkan membayar sejumlah iuran. Di antaranya, perusahaan perseroan terbatas (PT), persekutuan komanditer (CV), usaha dagang (UD), dan pedagang kaki lima (PKL). Namun, ada keterangan yang mencantumkan bahwa pemilik usaha yang diwajibkan membayar iuran adalah selain warga pribumi.

Selain itu, ada norma lain yang perlu ditaati. Tedi, pengelola usaha bengkel mobil di wilayah tersebut, menyatakan sudah mendapat surat keputusan itu. Hanya, pihaknya mengaku tidak pernah dilibatkan secara musyawarah mufakat dalam pengambilan keputusan tersebut.

”Kami belum pernah diajak diskusi ya. Cuma, jika ada iuran untuk pembangunan fasilitas umum di sekitar, sejatinya tidak ada masalah,” katanya. Namun, dia kaget dengan nominal yang disebutkan dalam surat itu. Sebab, untuk mendirikan CV, selain warga pribumi wajib membayar iuran Rp 1,5 juta.

Bukan hanya itu, tiap bulan juga bakal dipungut uang kas Rp 150 ribu. Adanya kalimat pribumi itulah yang menurutnya perlu dipertanyakan. Tedi menegaskan tidak seharusnya menuliskan kalimat yang dianggap tidak perlu.

Usahanya sudah berjalan 1,5 tahun. Seharusnya, adanya perusahaan di situ perlu didukung. Sebab, selama ini, lanjut dia, pihaknya juga membuka lapangan pekerjaan bagi warga sekitar RW 3. ”Kami sendiri juga agak terkejut dengan tarikan itu. Saya rencana mau ngomong dengan ketua RW,’’ ujarnya. Pihaknya menginginkan adanya musyawarah dan sosialisasi sebelum aturan itu betul-betul dijalankan.

Sementara itu, saat berusaha dikonfirmasi di rumahnya kemarin siang, Ketua RW 03 Paran sedang tidak berada di rumah. Hanya ada istrinya dan salah seorang anaknya. ”Pergi orangnya, Mas. Saya kurang tahu ke mana,” kata istri Paran.

Camat Lakarsantri Harun Ismail mengatakan, jika mengacu pada Perda Surabaya terkait dana swadaya masyarakat, saat ini masih tahap permufakatan warga. Tahap berikutnya akan disampaikan ke kelurahan. ”Kalau tidak sesuai dengan aspek sosial ekonomi, ya dievaluasi,” ujarnya.

Soal penyebutan pribumi, dia menjelaskan tidak dimaksudkan untuk rasis. Belakangan diketahui, yang dimaksud pribumi bukan merujuk pada ras. Melainkan pada warga baru atau bukan. ”Jadi, salah diksi belaka,” katanya. Dia juga melanjutkan bahwa aturan itu sudah dicabut.

Editor : Dhimas Ginanjar

Reporter : dan/c6/ano


Close Ads